Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seleksi Penjabat Kepala Daerah dilakukan dengan baik.

Sehingga menurutnya mereka yang mengisi penjabat gubernur, bupati atau wali kota benar benar capable. 

"Seleksi figur-figur pejabat daerah betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah," kata Presiden dalam rapat terbatas persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, pada Ahad, (10/4/2024).

Presiden mengatakan ada 101 kepala daerah  yang akan berakhir masa jabatannya pada 2022 ini.

Posisi kepala daerah tersebut perlu diisi sebelum digelar Pilkada serentak 2024 mendatang.

"Kita juga harus menyiapkan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, penjabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, disiapkan karena ada 7 Gubernur, 76 Bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi," tuturnya.

Presiden juga meminta jajarannya untuk mempersiapkan gelaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Mulai dari payung hukum atau regulasi yang menyertainya hingga program-program yang akan dijalankan.

Baca juga: Presiden Jokowi Tidak Ingin Politik Identitas Terjadi Lagi di 2024

"Menkopolhukam komunikasi intens dengan DPR dan KPU sehingga perencanaan program nya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," tuturnya.

Selain itu Presiden juga meminta anggaran yang dialokasikan untuk gelaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024 untuk didetilkan lagi.

Presiden meminta dana tersebut dikalkulasikan ulang dan dipersiapkan secara bertahap.

"Alokasi dana baik dari APBN dan APBD dalam persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Kemarin sudah disampaikan ke saya diperkirakan anggaran Rp 110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu. KPU nya Rp 76,6 triliun, dan Bawaslu nya Rp 33,8 triliun," katanya.