TRIBUNNEWS.COM - Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani memberi peringatan kepada para menteri agar menggunakan jabatannya semaksimal mungkin untuk kepentingan negara.

Terutama untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.

Pasalnya menurut Jaleswari, jabatan menteri ini memiliki kewenangan yang besar.

Selain itu legitimasinya juga tidak hanya diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, tapi juga dipercayakan langsung oleh presiden.

Baca juga: Silaturahmi Prabowo ke Megawati Dinilai untuk Pencanangan Duet dengan Puan di Pilpres 2024

"Dengan kewenangan yang besar yang legitimasinya tidak hanya diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, tapi juga dipercayakan oleh presiden langsung."

"Sudah sepatutnya posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin, untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat," kata Jaleswari dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (14/5/2022).

Oleh karena itu Jaleswari pun meminta para menteri agar tidak memanfatkan jabatannya untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal, bahkan mengarah pada konflik kepentingan.

"Bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal, bahkan mengarah pada konflik kepentingan," pungkasnya.

Baca juga: Potret AHY Kunjungi Pejabat Era Presiden SBY hingga Eks Kepala BIN

Diketahui sebelumnya, beberapa elite dan tokoh partai mengadakan serangkaian pertemuan yang berlangsung beberapa hari terakhir.

Ada yang memanfaatkan momentum silaturahim karena bertepatan dengan Idul Fitri, dan ada juga yang berkunjung ke daerah-daerah.

Kekhawatiran pun muncul, khususnya terhadap para menteri yang berambisi maju di Pilpres 2024.

Oleh karena itu KSP memberikan peringatan agar posisi menteri di pemerintahan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis dan personal.

Baca juga: Airlangga Hartarto Bertemu dengan Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa di Menteng

Pertemuan Pimpinan Parpol Jangan Semua Ditafsirkan untuk Kepentingan Pilpres 2024

Sementara itu Menkominfo, Jhonny G Plate meminta agar pertemuan para pimpinan parpol tidak semuanya ditafsirkan hanya untuk kepentingan Pilpres 2024.