Jelang Pilpres 2024, KSP Ingatkan Menteri Agar Tak Pakai Fasilitas Negara Demi Kepentingan Politik
Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani memberi peringatannya kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Terlebih untuk pimpinan-pimpinan parpol yang berada dalam koalisi pemerintahan.
Pasalnya menurut Jhonny, mereka juga membicarakan tentang bagaimana cara untuk menjaga dan mensukseskan kabinet.
"Kalau pertemuan para pimpinan partai politik itu jangan semuanya ditafsirkan hanya untuk kepentingan Pilpres 2024. Apalagi kalau pimpinan-pimpinan partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan, karena juga yang dibicarakan adalah bagaimana untuk menjaga dan mensukseskan kabinet," terang Jhonny.
Baca juga: Airlangga Isyaratkan Golkar Bakal Koalisi dengan PAN dan PPP di Pilpres 2024
Presiden Jokowi: Tahapan Pemilu akan Dimulai, Saya Minta Menteri/Kepala Lembaga Fokus Bekerja
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri dan kepala lembaga terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar fokus bekerja pada tugasnya.
Apalagi tahapan Pemilu segera dimulai pada bulan Juni 2022 mendatang.
Presiden pun ingin memastikan gelaran Pemilu 2024 terselenggara secara baik.
“Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024, yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini. Saya juga minta menteri/kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing,” kata Jokowi, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/5/2022).
Hal tersebut, lanjut Jokowi, dilakukan agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas ini terselenggara tanpa ada hambatan.
Baca juga: Masinton Pasaribu: Prabowo-Puan Bisa Lanjutkan Tongkat Estafet Presiden Jokowi
“Betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan,” ucapnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang jadwal, tahapan dan program.
"Sekaligus juga secara simultan memfinalisasi draf PKPU berkaitan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu," kata Komisioner KPU RI Idham Holik dalam keterangannya, dikutip Tribunnews.com dari situs resmi KPU, beberapa waktu lalu.
Rancangan PKPU tersebut, kata Idham, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat konsinyering bersama pemerintah DPR dan KPU pada Mei 2022 ini.
Baca juga: Muncul Wacana Duet Prabowo-Puan, Ganjar-Erick dan Anies-AHY di Pilpres 2024, Ini Analisis Pengamat
Nantinya, dalam konsinyering itu juga akan membahas soal masa kampanye yang hingga kini belum ditemukan titik kesepakatan antara DPR, pemerintah dan KPU.