Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anggota DPR Desak Pemerintah Beri Insentif untuk Petani Sawit

Kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO dan turunannya harusnya diikuti dengan kebijakan pembelian tandan buah segar (TBS) sawit

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Anggota DPR Desak Pemerintah Beri Insentif untuk Petani Sawit
Tribun Kaltim/Fachmi Rachman
Petani sawit mengangkut hasil kebun mereka untuk dibawa ke lokasi loading Terima Buah Sawit (TBS) di Desa Semoi III, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO dan turunannya harusnya diikuti dengan kebijakan pembelian tandan buah segar (TBS) sawit oleh pemerintah melalui BUMN dan lembaga terkait.

Hal ini perlu dilakukan agar hasil panen petani sawit rakyat tetap tersalurkan ke industri yang membutuhan.




Sehingga, harga jual TBS tetap terjaga.

Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menanggapi aksi unjuk rasa ratusan petani rakyat di Kantor Menko Perekonomian, Istana dan Patung Kuda Kebon Sirih, Selasa (17/5/2022) lalu.

Mulyanto menyebut pemerintah harus membuat kebijakan yang terintegrasi, terkait satu sama lain, agar tidak ada pihak yang dirugikan atas pemberlakuan sebuah kebijakan.

Terkait pembelian TBS sawit oleh pemerintah hal ini sangat dimungkinkan.

BERITA TERKAIT

Karena saat ini pemerintah sedang gencar memproduksi biofuel. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membeli hasil panen sawit rakyat.

Baca juga: Pasca-Demo, Asosiasi Petani Sawit Temui Moeldoko, Ini yang Mereka Bahas

"Mereka sudah tidak tahan lagi menanggung beban atas anjloknya harga TBS sejak Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor CPO dan turunannya," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (19/5/2022).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai, pemerintah memang menghadapi kondisi yang dilematis.

Namun demikian, ia minta pemerintah jangan takluk terhadap mafia migor dan pengusaha nakal lalu tunduk mencabut kebijakan larangan ekspor CPO tersebut.

Menurutnya yang diperlukan saat ini adalah kebijakan agar petani sawit rakyat tidak menjadi korban.

"Pemerintah jangan plin-plan dan mencla-mencle dengan kebijakan larangan ekspor CPO ini. Harga migor (minyak goreng) curah masih bertengger di angka Rp. 19.100 per kg (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional 17/5). Jauh di atas HET yang sebesar Rp. 15.500 per kg," ungkap Mulyanto.

Karena itu Mulyanto mendesak pemerintah segera menolong nasib para petani sawit rakyat dengan memberikan insentif.

Baca juga: Petani Sawit Demo Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut Presiden, Jokowi di Bogor

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas