TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, memberikan penjelasan terkait anggaran Rp 4,5 miliar untuk perbaikan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura.

Menurutnya, kondisi Gedung Nusantara yang sudah tua dinilai perlu ada perbaikan, khususnya pada dome (kubah) Gedung Nusantara.

Apalagi sejumlah titik dome mengelupas dan rusak, sehingga menyebabkan kebocoran.

Kemudian, cat di beberapa bagian dome dinilai mulai pudar.

Baca juga: BURT DPR Kawal Proses Perbaikan Dome Gedung Kura-Kura Senilai Rp4,5 Miliar

Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPR saat meninjau langsung kondisi dome Gedung Nusantara DPR.

“Gedung kura-kura ini kan dibangun di awal tahun 60-an ya, ini adalah gedung heritage yang dibangun Bapak Ir. Soekarno.”

“Saya kira di umurnya yang sudah sekitar 58 tahun, memang selama ini belum pernah dilakukan diperbaikan dan perbaikan secara menyeluruh,” ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (19/5/2022).

Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggarkan lebih dari Rp 4 miliar untuk perbaikan dome Gedung Nusantara DPR.

“Untuk perbaikan ini, kami anggarkan Rp 4,6 miliar, itu Pagu ya,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengaku heran dengan kebijakan penggunaan dana di DPR yang dinilai tidak transparan. 

Ditambah, sebelumnya pengadaan gorden rumah dinas DPR dibatalkan.

Ray Rangkuti pun menyarankan, agar lebih baik semua jenis pengadaan dihentikan sementara hingga diketahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pengajuannya yang selalu tiba-tiba muncul, Mestinya dengan peristiwa pengadaan gorden yang ditolak secara luas oleh masyarakat mestinya dievaluasi terlebih dahulu.”

“Berharap Ibu Puan (Ketua DPR) yang melakukan perbaikan-perbaikan dalam konteks pengadaan berbagai jenis kebutuhan di DPR, menunda keseluruhan rencana pengadaan apapun di DPR sebelum hasil auditnya diketahui oleh BPK,” jelasnya.