"Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200-Rp17.600," ujarnya.

Baca juga: Larangan Ekspor CPO Dicabut, Politikus PKS: Pemerintah Takluk Terhadap Mafia Minyak Goreng

3. Meyakini harga minyak goreng akan turun

Jokowi mengatakan penurunan harga minyak goreng belum terjadi di seluruh wilayah. 

Ia mengaku, masih ada beberapa daerah yang harga minyak gorengnya masih relatif tinggi. 

Mantan Wali Kota Solo ini meyakini, harga minyak goreng yang relatif tinggi itu akan turun beberapa pekan kedepan karena adanya pasokan melimpah. 

"Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah," ujarnya. 

4. Sebanyak 17 juta pekerja sawit jadi perimbangan

Dalam memutuskan pencabutan larangan ekspor CPO ini, selain soal pasokan dan harga minyak goreng, Jokowi juga mempertimbangkan adanya pekerja sawit yang menurut Jokowi sebanyak 17 juta orang.

"Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," beber Jokowi. 

Baca juga: Jangan Sampai Harga Gorengan Rp10 Ribu, Pedagang Berharap Minyak Goreng Turun

5. Janjikan pengawasan tetap berlanjut

Jokowi berjanji tetap akan melakukan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan pasokan minyak goreng. 

Presiden juga menyatakan bakal melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

"Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau."

"Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah, agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri, sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya," ujarnya.