TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dinilai sebaiknya mundur dari kabinet Indonesia Maju.

Hal itu didasari karena menurut Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio keduanya sudah tidak dipercaya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi masalah yang terkait di bidangnya.

Pernyataan ini menyusul ditunjuknya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan oleh Jokowi untuk mengurusi permasalahan minyak goreng.

"Kalau sudah begini sih lebih baik Mendag dan Menko Perekonomian tuh undur diri lah dari kabinet," kata pria yang akrab disapa Hensat itu saat dimintai tanggapannya, Rabu (25/5/2022).

Hensat menambahkan, dengan penunjukkan tersebut, maka sudah secara jelas Jokowi dinilainya tidak lagi percaya dengan kinerja Mendag dan Menko Perekonomian.

"Malu kan ini kan sebetulnya sudah terang-terangan pak Jokowi gak percaya sama kinerja anda (Mendag dan Menko Perekonomian) kok gitu," tukas Hensat.

Sebelumnya, Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio, turut menyoroti penunjukkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengurusi permasalahan minyak goreng.

Baca juga: Pengamat: Jokowi Tunjuk Luhut Urusi Minyak Goreng Karena Tak Percaya Menko Perekonomian dan Mendag

Hendri menyatakan, penunjukkan ini menjadi sebuah tanda kalau Jokowi tidak percaya dengan kinerja para menteri yang ada kaitannya dengan permasalahan minyak goreng.

"Ini kan sebetulnya lagi-lagi sebuah kode kasat mata dari pak Jokowi bahwa menteri-menteri yang ada kaitannya dengan pengurusan minyak goreng ini tidak dia percaya, kan pak Jokowi gitu aja," kata Hendri saat dimintai tanggapannya, Rabu (25/5/2022).

Adapun menteri terkait yang dimaksud oleh pria yang akrab disapa Hensat itu yakni, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Menurut analisisnya, kedua menteri tersebut dinilai tidak mampu menyelesaikan problem minyak goreng, sehingga akhirnya Presiden Jokowi menunjuk menteri dari bidang lain dalam hal ini Luhut Binsar menjadi penanggung jawab.

"Sekarang gitu, (Jokowi) memberikan tugas kepada Menteri yang tidak terkait untuk menyelesaikan problem yang disebabkan atau yang tidak bisa diselesaikan oleh menteri lain, ini kan Menteri Perdagangan dan Menko (Perekonomian) artinya tidak sanggup menyelesaikan permasalahan minyak goreng," ucap Hensat.

Kendati demikian, Hensat menyayangkan ketidak tegasan Jokowi yang enggan melakukan reshuffle menteri yang dinilainya tidak mampu menyelesaikan permasalahan di bidangnya.

Terlebih, beberapa kali Luhut Binsar Panjaitan dinilai mampu menyelesaikan permasalahan yang diperintahkan oleh Jokowi.

"Cuma emang sayangnya pak Jokowi ini tidak mau tegas-tegasan pecat atau reshuffle si, demi menjaga stabilitas politik antar parpol dan koalisinya dia lebih baik memberikan kode-kode seperti sekarang gitu," tukas Hensat.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus kelangkaan minyak goreng di Indonesia. 

Luhut mengatakan, ia mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal ini disampaikan Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Sabtu (21/5/2022) lalu.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut.