Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Populi Center kembali mengeluarkan hasil temuan survei jajak pendapatnya, Minggu (5/6/2022). Dalam surveinya kali ini Populi melibatkan 50 ahli yang dijadikan narasumber.

Pada hasil survei jajak pendapat tentang isu-isu krusial kebangsaan dan kenegaraan ini, didapati hasil kalau para ahli dominan memilih Presiden sebagai lembaga atau aktor politik yang paling menyerap aspirasi rakyat.

Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan mengatakan, setidaknya 76 persen ahli yang memilih Presiden sebagai aktor politik yang paling menyerap aspirasi publik.

"Di antara empat aktor politik yang dievaluasi kemampuannya dalam menyerap aspirasi publik, Presiden menempati posisi teratas sebagai aktor politik yang dianggap paling baik dalam menyerap aspirasi publik atau sekitar 78 persen," kata Rafif saat menyampaikan hasil temuannya, secara daring.

Baca juga: Presiden Kirimkan Bantuan untuk Nenek Sofia yang Ingin Menemuinya

Sementara aktor politik lainnya yakni anggota DPR RI, DPD RI hingga partai politik masih berada di bawah nilai evaluasi dari presiden.

Di mana untuk DPR RI berada di posisi kedua dalam hasil jajak pendapat Populi Center dengan nilai 38 persen, DPD RI 26 persen dan yang paling rendah yakni Partai Politik dengan 22 persen.

"Sementara aktor politik lainnya, yaitu anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan partai politik dianggap relatif kurang mampu menyerap aspirasi publik," ujar Rafif.

Dengan, hasil tersebut maka kata Rafif, ini menunjukkan bahwa sistem presidensial semakin menguat, namun di sisi yang lain kepercayaan terhadap representasi politik di parlemen rendah.

"Konsekuensi-konsekuensi penguatan ini perlu untuk dilihat dari aspek prospek checks and balances antara eksekutif dan legislatif di masa mendatang," tukas Rafif.

Sebagai informasi, survei jajak pendapat ini melibatkan 50 ahli yang dianggap memiliki kompetensi di bidang ilmu-ilmu sosial, politik, dan pemerintahan.

Adapun rentang waktu yang dibutuhkan dalam melakukan jajak pendapat ini mulai dari tanggal 19 hingga 26 Mei 2022.

Baca juga: Survei Populi Center soal Kepercayaan Publik pada Lembaga Negara: TNI Teratas, Parpol Paling Buncit

Tujuan dari jajak pendapat ini adalah untuk memetakan pendapat para ahli terkait isu-isu krusial pemerintahan yang seringkali menjadi perdebatan.

Hal itu seperti halnya penilaian demokrasi, otonomi daerah, Ibu Kota Negara, ekonomi digital, Pokok-Pokok Haluan Negara, dan desain kelembagaan pemberantasan korupsi.

Kendati demikian, jajak pendapat tersebut diyakini tidak bermaksud untuk menyimpulkan secara keseluruhan gambaran umum mengenai kondisi sosial politik di Indonesia.

Jajak pendapat juga tidak berpretensi untuk mewakili pandangan para ilmuwan sosial di Indonesia, maupun lembaga yang menaungi para ahli yang menjadi narasumber.

Rafif menjelaskan, Hasil dari jajak pendapat ini dimaksudkan untuk memantik debat publik terkait dengan isu-isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan.