Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, hasil rekomendasi pemecatan dari Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) terhadap anggota partai M Taufik akan ditindaklanjuti ke DPP Partai Gerindra.

"MKP Gerindra kemarin telah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP Gerindra seperti keputusan yang sudah dirilis kemarin. Oleh karena itu, hasil rekomendasi tersebut akan dikirim ke DPP Gerindra untuk ditindaklanjuti," kata Dasco saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (8/6/2022).

Nantinya, rekomendasi pemecatan yang diputuskan dari hasil sidang MKP itu kata dia akan dirapatkan kembali dan diputuskan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Yang namanya rekomendasi itu pasti akan dirapatkan dan diputuskan Ketum," kata Dasco.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan hasil rekomendasi yang diputuskan oleh MKP Partai Gerindra setelah melakukan serangkaian persidangan.

Adapun dalam rangkaian sidang itu, MKP mengambil keterangan dari yang bersangkutan dalam hal ini M Taufik.

"Kemarin Majelis Kehormatan Partai Gerindra atau MKP Gerindra telah beberapa kali bersidang termasuk meminta keterangan dari yang bersangkutan," ucap Dasco.

Namun, dalam keterangan yang dihimpun dan dijadikan putusan rekomendasi MKP, Dasco mengungkap tidak ada persoalan terkait Capres.

"Saya lihat kemarin tidak ada persoalan mengenai Capres-Capres atau mengenai dukungan terhadap sosok Capres keliatannya enggak ada," ucapnya.

Melainkan kata Dasco, didasari pada tidak loyalnya Taufik terhadap Partai Gerindra. Hanya saja dia tidak memberikan secara detail tidak loyal yang dimaksud seperti apa.

Sebelumya, Partai Gerindra resmi memecat keanggotaan M Taufik melalui hasil sidang Majelis Kehormatan Partai (MKP) pada Selasa (7/6/2022).

Selain tidak loyal, alasan pemecaran M Taufik disebabkan karena kekalahan Prabowo Subianto di DKI Jakarta pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

"Saudara M Taufik selaku kader Gerindra, dalam kedudukannya sebagai unsur pimpinan pada kepengurusan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, serta pada DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra nyatanya telah gagal dalam menjalankan amanah partai terkait dengan kalahnya perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi di DKI Jakarta pada Pilpres 2019," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan atau Mahkamah Partai Gerindra Wihadi Wiyanto, kepada wartawan, Selasa.

Wihadi melanjutkan, di bawah kepemimpinan M Taufik, Gerindra justru tidak memiliki kantor tetap DPD Provinsi DKI Jakarta. Hal itu berbeda dengan kantor-kantor DPD lainnya.

"Kita partai besar masa kantornya pindah-pindah. Sedangkan DPD-DPD yang lain sudah mempunyai kantor, itu salah satu ketidakloyalannya," ucapnya.

Lebih lanjut, Wihadi memastikan Gerindra akan memproses pergantian antarwaktu (PAW) M Taufik sebagai anggota DPRD DKI setelah memecat Taufik dari keanggotaan partai. 

"Semuanya ada mekanisme ya, PAW kan semua ada mekanisme ada proses adminstrasi semuanya. Tapi keputusan Majelis Kehormatan Partai hari ini adalah pemecatan," tandasnya.

Sampaikan Terimakasih ke Gerindra

M. Taufik akhirnya buka suara terkait kabar pemecatannya dari Partai Gerindra.

Baca juga: Niat Undur Diri Kalah Cepat dengan Keputusan Gerindra Pecat M Taufik

Ia berterima kasih kepada Gerindra yang selama ini telah jadi kendaraan politiknya hingga membuat namanya besar dan dikenal masyarakat.

"Namun demikian saya kira bila itu benar terjadi maka saya ingin menyampaikan, terima kasih kepada Gerindra yang telah membuat saya menjadi besar. Saya mohon maaf bila dalam perjalanan ternyata belum seperti apa yang diharapkan," kata Taufik kepada wartawan di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2022).

Taufik mengakui dirinya memang hanya memperoleh beberapa kursi untuk Gerindra selama tiga kali pemilu. Yakni 6 kursi, 15 kursi dan 19 kursi. Ia mengatakan juga cuma mendorong Gerindra dua kali mencalonkan sosok gubernur DKI.

"Kalau itu masih belum juga dianggap sempurna, ya memang kesempurnaan bukan milik manusia," kata Taufik.

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga menyebut hingga kini belum menerima surat pemecatan dari Gerindra.

Menurutnya Majelis Kehormatan Partai (MKP) tak punya kewenangan untuk memecat seseorang. MKP kata dia, cuma sebatas memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat, yang kemudian diputuskan.

"Sampai dengan hari ini saya sampaikan saya belum menerima surat itu. Tapi saya sampaikan begini, sepengetahuan saya, majelis itu tidak ada kewenangan memecat, yang berhak memecat adalah dewan pimpinan pusat," ungkapnya.