Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

BNPT Klarifikasi soal Salah Tuding Qadir Hasan Baraja sebagai Pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki

BNPT minta maaf soal pernyataan pihaknya terkait Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai salah satu pendiri Ponpes Islam Al-Mukmin Ngruki.

Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in BNPT Klarifikasi soal Salah Tuding Qadir Hasan Baraja sebagai Pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki
Tribunnews.com/Gita
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid usai acara di Ancol Jakarta Utara pada Selasa (30/11/2021). 

Bantahan terkait pernyataan BNPT tersebut disampaikan oleh Humas Ponpes Al Mukmin Ngruki Muchson.

Muchson menegaskan, Ponpes Al Mukmin Ngruki hanya didirikan oleh enam orang.

Yakni Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Baraja, Abdul Qohar Daeng Matase, dan Hasan Basri.

Dan saat ini, lanjut dia, Abu Bakar Ba'asyir yang masih hidup.

Baca juga: Bagikan Pamflet Berisi Ajakan Mendirikan Khilafah, 3 Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka

"Bahwa salah satu pendiri pondok pesantren Al Mukmin Ngruki tu bernama Abdullah Baraja bukan Abdul Qodir Hasan Baraja,"

"Abdullah Baraja sudah meninggal sejak 2007," kata Muchson, dikutip dari kanal YouTube Kompas Tv, Kamis (9/6/2022). 

Ia juga menegaskan Abdullah Baraja salah satu pendiri Pesantren Al Mukmin Ngruki tidak ada kaitan dengan NII maupun Khilafatul Muslimin.

Berita Rekomendasi

"Tidak ada kaitan antaran Abdullah Baraja pendiri pondok pesantren Al Mukmin Ngruki dengan NII maupun organisasi Khilafatul Muslimin," tegasnya

BNPT Ungkap Pola Penyebaran Ideologi Khilafah oleh Khilafatul Muslimin

Pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja telah ditangkap aparat kepolisian di Kota Bandar Lampung pada Selasa (7/6/2022). 

Tak hanya sekadar konvoi Khilafah yang mereka gelar beberapa waktu lalu, tapi Khilafatul Muslimin memiliki agenda terselubung. 

Yang mana kegiatan tersebut betujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah.

Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid mengungkapkan, Khilafatul Muslimin terbukti tidak terdaftar sebagai ormas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, mereka memiliki sebaran cabang sangat besar. 

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas