Dan sebagian besar dari Rp76,6 triliun, sekitar Rp34,4 triliun atau sekitar 40 persenan itu untuk membiayai honor anggota badan ad hoc, operasional badan ad hoc, dan pembentukan badan ad hoc.

Kalau yang lalu, honor KPPS Rp550 ribu. Nanti kita naikkan jadi tiga kali lipat, Rp1,5 juta.

Berarti kan tiga kali lipat. Maka Rp34,4 triliun di dalam Rp76,6 triliun itu sesungguhnya untuk membiayai badan ad hoc.

Baca juga: Sebut Pemilu 2024 Rumit, DPD RI Minta KPU Berpegang Teguh Pada Regulasi

KPU ini kan lembaga yang ditugasi menyelenggarakan pemilu, cara berpikirnya adalah pemimpin kenegaraan, presiden, anggota DPR, DPRD, gubernur, wali kota kan untuk jadi melalui proses pemilu yang diselenggarakan.

Karena itu prinsip good governance, tata kelola yang baik dan bersih di lingkungan KPU jadi pegangan dan patokan kami.

Itu sudah jadi instrumen dalam undang-undang ya, tentang pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, kemudian kita rangkum, ada Peraturan KPU tentang tata kelola keuangan, menggunakan model standar pelaporan yang baku, itu dijadikan pedoman bagaimana mengelola tata kelola keuangan KPU serta bagaimana model akuntabilitasnya.

Zona integritas, pakta integritas itu jadi sebuah komitmen awal penyelenggara pemilu itu tidak terpengaruh godaan setan yang terkutuk.

Jadi takutnya hanya pada dua hal, pada aturan undang-undang, dan kode etik penyelenggara pemilu.

Komitmen pribadi seorang Hasyim Asy'ari?

Saya meyakini menjadi anggota KPU dimulai dari pengucapan sumpah dan janji atau pelantikan.

Di situ dimulai dijadikan catatan 'demi Allah'.

Bagi saya pribadi yang percaya Allah itu kita kan gerak gerik selalu termonitor, terbatas, dan kita meyakini di lengan kiri ada malaikat Roqib-Atid yang ditugaskan untuk mencatat perilaku kita.

Dan kita yakin kalau nanti saatnya ajal, sampai batas di dunia ini, ketika kembali menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa dikalkulasinya kan itu, akuntabilitasnya.

Bagaimana bisa ngelak seperti lembaga di penegakkan hukum kita, kalau ada rekaman CCTV, penyadapan telepon, kalau di pengadilan kan kita nggak bisa ngelak lagi, sama di pengadilan akhirat kira-kira begitu.

Nah ini kan semacam komitmen moral, kalau kita meyakini itu ya Insyaallah tidak ada yang lain yang aneh-aneh.

Makanya paling penting itu dimulai dari niat, kita tuh jadi anggota KPU niatnya apa.

Pesan untuk anak muda supaya gemar berorganisasi?

Jadi begini, yang namanya negara harus dikelola dengan baik dan benar, dan kemudian harus dikelola oleh seorang yang punya pengalaman, selain yang punya pengetahuan dan pengalaman.

Dan pengalaman mengelola organisasi besar yang namanya negara itu harus punya keterampilan juga, dimulai dengan mengelola organisasi yang kecil, ruang lingkupnya ada di kampus, di tingkat kabupaten dan seterusnya.

Atau pengalaman mengorganisir masyarakat dengan berbagai macam ragam pandangan, gagasan, kepentingan, pada satu titik tertentu akan memberi manfaat menjadi hikmah kita punya kemampuan untuk mengelola negara yang lebih besar.

Saya kira penting teman-teman muda itu tidak hanya menjadi mahasiswa, masuk kategori pemuda, tapi juga melibatkan diri aktif di dalam organisasi apapun, supaya apa, di situlah kita berlatih.

Prinsipnya, kalau mau pintar ya belajar, kalau mau terampil ya berlatih.

Maka ikut organisasi itu sedang melatih diri kita softskill, kemampuan berpikir sistematis,
kemampuan untuk public speaking, bicara di depan banyak orang.

Closing statement?

KPU ini dikelola manusia biasa, yang masih ada kemungkinan salah, khilaf.

Oleh karena itu kami di KPU mohon bantuan supaya kalau ada hal yang kurang pas tolong diingatkan, kalau ada kelemahan tolong dibantu supaya kelembagaan KPU semakin kuat.

Dan juga mohon bantuan dengan doa, karena kita manusia biasa hanya bisa ikhtiar.

Dengan doa itu menjadi perpaduan. Makin banyak yang mendoakan, itu kemudahan kelancaran keberkahan kita peroleh dalam penyelenggaraan pemilu.(tribunnetwork/dng/dod)