TRIBUNNEWS.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Hageng Nugroho buka suara soal penerapan penggunaan Aplikasi MyPertamina dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hageng menegaskan, kebijakan penggunaan aplikasi ini dilakukan bukan karena stok habis.

Alih-alih untuk menaikkan harga BBM, penggunaan MyPertamina diberlakukan untuk mengatur tata kelola penggunaan BBM subsidi.

Pasalnya, subsidi BBM seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin dan kategori tertentu.

Baca juga: Tata Cara Mengatasi Aplikasi MyPertamina yang Eror

"Saya tegaskan kebijakan ini dilakukan bukan karena stok habis atau tidak ada persediaan dan hingga saat ini belum ada wacana untuk perubahan harga."

"Hal yang melandasi kebijakan ini karena adanya manat UU bahwa subsidi hanya dapat diberikan pada kelompok masyarakat miskin dan tertentu yang telah diatur," kata Hageng dikutip dari Kompas TV, Minggu (3/7/2022).

Apalagi, lanjut Hageng, perang Rusia dan Ukraina membawa dampak meningkatnya harga BBM di dunia.

"Sehingga ada disparitas harga minyak internasional dan dalam negeri dan harga jualnya yang (terlampau) cukup jauh."

"Sehinga kita perlu hati hati dalam mengatur ini dengan memberikan tata kelola yang lebih baik untuk penggunaan BBM subsidi ini," lanjut Hageng.

Untuk itu, Hageng meminta masyarakat tidak berasumsi jauh terkait hal ini.

"Sebaiknya tidak panik dan tidak buru-buru berasumsi jauh atas kebijakan ini," tegas Hageng.

Baca juga: Jenis BBM yang Tak Perlu Gunakan MyPertamina

MyPertamina Dianggap Ribet

Diwartakan Tribunnews sebelumnya, Anggota Komisi VII PR RI, Paramitha Widya Kusuma mengungkapkan ketidaksetujuannya pada penggunaan alikasi MyPertamina.

Menurutnya, aplikasi ini membuat rakyat kecil merasa ribet.

Pasalnya, tidak semua masyarakat Indonesia paham cara penggunaan aplikasi MyPertamina ini.

"Terutama untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak bagi mereka. apalagi menggunakan aplikasi seperti itu pasti banyak yang tidak paham," ujar Paramitha, Jumat (1/7/2022).

Sebagaimana diketahui, Pertamina Patra Niaga mulai menerapkan uji coba cara baru pembelian Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina Jumat, lalu.

Baca juga: Sebagian Besar Konsumen Tak Bisa Mengakses, Aturan Baru Daftar MyPertamina Dianggap Keblinger

Menurut Paramitha, dulu sudah ada program digitalisasi di lebih dari 5.500 SPBU bahkan menghabiskan dana triliunan.

Lantas mengapa program itu tidak berjalan?

"Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu, berarti kan selama ini digitaliasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik Padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliyunan," katanya.

Paramitha berujar, ketimbang memakai aplikasi baru, Pertamina harusnya mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang ketika Dirut Patra Niaga Mas'ud Khamid masih menjabat.

Baca juga: CARA Daftar MyPertamina Lewat subsiditepat.mypertamina.id, Bukan untuk Menyulitkan Masyarakat

"Tujuan digitalisasi itu kan sudah jelas agar Pertamina punya data akurat dan transparan. Kalau saja penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite."

"Ini terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan," lanjut Paramitha. 

Apalagi, alat digitalisasi ini sudah dipasang di 90 persen SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi tidak dijalankan dengan baik.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Dennis Destryawan)