TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memandang peluang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti untuk menjadi Calon Presiden 2024 tertutup rapat.

Adi Prayitno menjelaskan setidaknya ada tiga alasan terkait pandangannya mengapa peluang Susi Pudjiastuti jadi Calon Presiden 2024 tertutup rapat.

Pertama, kata dia, Susi Pudjiastuti  tidak punya partai karena syarat menjadi Capres harus diusung partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR.

Kedua, kata dia, elektabilitas Susi Pudjiastuti tak pernah muncul di survei terkait. 

Ketiga, kata Adi, di benak publik Susi Pudjiastuti tak terkonfirmasi sebagai sosok yang mungkin bisa maju pilpres. 

"Sangat berat bahkan tertutup rapat (peluangnya), kata Adi saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (4/7/2022). 

Selain itu, ia berpendapat untuk menjadi calon presiden antriannya sangat panjang. 

"Sepanjang orang antri nyari kerjaan efek badai Covid di masa Pandemi," kata dia.

Ia juga menilai Pemilihan Presiden rumit, njlimet, dan berbiaya mahal.

"Bahkan orang terkenal dan terlihat punya modal sekalipun belum tentu bisa maju capres," kata Adi.

Diberitakan sebelumnya Komunitas Pendukung Susi Pudjiastuti (KOPISUSI) Jakarta mendeklarasikan dukungannya agar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti maju sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Deklarasi tersebut digelar di Griya Ardhya Garini Halim Perdanakusuma Jakarta pada Minggu (3/7/2022).

Salah satu poin deklarasi yang dibacakan dalam kegiatan tersebut adalah "Kami atas nama Komunitas Pendukung Ibu Susi atau KOPISUSI dengan ini mendeklarasikan komunitas KOPISUSI ini sebagai langkah konkret kami dalam mengenalkan sosok Ibu Susi sebagai salah satu alternatif calon pemimpin masa depan."

Ketua Panitia deklarasi sejaligus relawan KOPISUSI, Virawati mengatakan relawan KOPISUSI berawal dari akun media sosial Twitter @PartaiSocmed yang mencetuskan untuk mengumpulkan masyarakat yang sudah jenuh dengan kondisi polarisasi, intoleransi, dan oligarki di Indonesia.

"Intinya kita melihat Ibu Susi sebagai sosok yang memang ideal untuk kita. Karena beliau tegas. Selain itu juga moral movement yang dibagikan kepada kita di antaranya polarisasi dan oligarki. Kita berniat memajukan Ibu Susi sebagai Calon Presiden pada 2024 meskipun Ibu Susi bilang agak sulit karena kebijakan politik kita," kata Virawati usai deklarasi pada Minggu (3/7/2022).

Ia mengatakan relawan KOPISUSI yang berada di dalam grup media sosial Telegram saat ini mencapai 2.200 akun dari seluruh daerah di Indonesia.

Sedangkan peserta yang hadir lanngsung dalam kegiatan tersebut tercatat sekitar 128 orang yang di antaranya berasal dari Jakarta, Bandung, Lampung, Makassar, dan Kepulauan Sangihe.

Ia mengatakan gerakan tersebut merupakan murni relawan yang mendanai kegiatannya secara sukarela dari anggotanya.

"Kita murni relawan, jadi tidak ada dibiayai oleh siapapun, termasuk dari Ibu Susi," kata Virawati.

Saat ini, kata dia, gerakan KOPISUSI masih berbentuk gerakan moral untuk mengenalkan Susi sebagai Calon Presiden alternatif pada Pilpres 2024 mendatang.

Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan apabila gerakan tersebut nantinya akan menjadi gerakan politik.

"Kalau ke depannya memungkinkan, kenapa tidak?" kata dia.

Virawati mengatakan relawan KOPISUSI tidak akan sampai sejauh membuka komunikasi dengan partai politik terkait tujuannya mengusung Susi menjadi Capres pada 2024.

"Kita tidak sampai sejauh itu. Kami lebih ke gerakan moral untuk mengajak memperbaiki kondisi Indonesia saat ini," kata dia.

Ia mengatakan saat ini sudah dua wilayah yang mendeklarasikan untuk mendukung Susi menjadi Calon Presiden pada 2024 mendatang yakni Tangerang dan Jakarta.

Ke depan, ia mengatakan relawan KOPISUSI di Wonogiri dan daerah lainnya juga akan mendeklarasikan hal serupa.

"Rencananya ada Wonogiri, tapi kita masih menyesuaikan dengan timingnya Bu Susi dan relawan sendiri," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbicara mengenai aturan Presidential Threhshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden hingga oligarki.

Susi mengatakan PT telah mengkooptasi keinginan masyarakat untuk mengajukan sosok calon presiden yang diinginkan atau disukai.

Selain itu, ia mengatakan sampai saat ini kenyataannya tidak ada partai peserta Pemilu sebelumnya di Indonesia yang mengajukan judicial review terkait aturan PT ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, lanjut dia, aturan yang dibuat hanya membolehkan gugatan tersebut diajukan oleh partai peserta pemilu sebelumnya.

Kalaupun ada politisi yang mengajukan gugatan atas PT, Partai akan menyebutnya sebagai gugatan individu.

Oleh karena itu, menurutnya hanya partai politik yang kuat atau berkoalisi yang mampu mengajukan calon presiden.

Sehingga menurutnya secara sistem, prosedur, dan realita sehari-hari di Indonesia hampir tidak mungkin masyarakat memilih sosok yang mereka sukai sebagai presiden.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Menilai Polarisasi Politik Tidak Akan Menguat Pada Pemilu 2024

Hal tersebut disampaikannya dalam deklarasi Komunitas Pendukung Susi Pudjiastuti (KOPISUSI) Jakarta di Griya Ardhya Garini Halim Perdanakusuma Jakarta pada Minggu (3/7/2022).

"Keprihatinan kita atau keinginan kita memang harus dekat ke sistem. Ini sudah dikooptasi dengan Presidential Threshold," kata dia.

Namun demikian, ia mengapresiasi dukungan relawan KOPISUSI.

Ia pun merasa terharu terhadap relawan yang awalnya menghimpun diri dan berinteraksi dari media sosial tersebut.

Susi melihat mereka sebagai gerakan moral yang merasa prihatin atas kondisi bangsa saat ini.

"Saya harus bilang itu moral movement, bukan political movement. Kalau kita ngomong political movement, it's no room for us, it's no room for you to political movement. Karena politik di negeri ini hanya milik partai politik, not individiual politician," kata Susi.