Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyelenggarakan lokakarya mengenai identifikasi langkah penyeimbangan para pemangku kepentingan pada arus data lintas batas.

Kegiatan ini merupakan rangkaian Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3rd Digital Economy Working Group Meeting (DEWG) Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 yang membahas isu prioritas ketiga tentang arus data lintas negara dan arus data dengan kepercayaan.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan interkonektivitas telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memaksimalkan potensi teknologi baru.

Baca juga: Percepat Transformasi Digital, KTT Y20 Desak Negara G20 Turunkan Harga Akses Internet

Teknologi baru tersebut seperti Big Data Analytic, Internet of Things (IoT), Blockchain, Artificial Intelligent Technology, yang mana data merupakan hal kunci.

"Data adalah kunci untuk membuka pasar digital. Data ibarat koin yang harus kita masukkan sebelum kita dapat menikmati produk digital. Seperti halnya listrik, data saat ini adalah sumber energi bagi ekonomi digital,” ujar Semuel melalui keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022).

Semuel menjelaskan bahwa setiap negara telah mengembangkan tata kelola perlindungan data pribadi mereka berdasarkan sistem hukum dan budaya masing-masing.

Baca juga: Hari Kedua G20 EWG IV, Masuki Pembahasan Awal Annex

Kepercayaan tampaknya menjadi elemen yang perlu digunakan untuk mengatasi kekurangan kerangka hukum yang selaras untuk perlindungan data pribadi.

“Mempertimbangkan pentingnya kesamaan dalam berbagai pendekatan yang berbeda, kami mengadakan lokakarya ini untuk memfasilitasi dialog multistakeholder untuk mendorong semua anggota G20 bertukar pandangan dan pemahaman tentang tata kelola data dan aliran data” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Mira Tayyiba selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Chair DEWG menyebutkan bahwa anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk melanjutkan diskusi mengenai data.

Mengingat semakin meningkatnya risiko dan permasalahan terkait arus data dari aspek teknis, praktis dan konseptual.

"Dimotivasi oleh kenyataan bahwa internet bukan hanya milik sebagian pemegang kepentingan namun untuk semua orang, maka dengan pertumbuhan internet yang terus meningkat kita semua di sini memiliki kepentingan untuk tata kelolanya dan yang utama dalam implementasinya dari pertukaran data antar pemerintah,” ucap Mira Tayyiba.

Lokakarya ini diikuti oleh delegasi negara anggota G20, negara undangan, organisasi internasional, asosiasi bisnis, National Knowledge Partners antara lain Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Lalu Global Knowledge Partners: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).