TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, dukungan anggaran untuk pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak perlu diragukan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, tidak perlu ada keramaian atau riuh terkait anggaran pemilu.

"Banyak riuh anggaran pemilu, kita sampaikan, pemerintah dukung proses kegiatan pemilu yang pada saatnya harus dilakukan," ujar Isa Rachmatarwata dalam Media Briefing, Kamis (4/8/2022).

Isa Rachmatarwata mengungkapkan, proses dari pemilu itu sendiri pastinya terdiri beberapa tahapan, sehingga pencairan anggaran juga akan bertahap.

Baca juga: Semua Pihak Gunakan Mindset Gotong Royong, Bawaslu Yakin Pemilu 2024 Berjalan Baik

"Contohnya tahun ini (tahapan) pendaftaran parpol, anggaran pasti kami cukupkan, kami sediakan," katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, Kemenkeu akan berupaya selalu memberikan informasi kepada para pihak yang terlibat dalam pemilu bahwa pencairan anggaran tidak bisa dalam sekejap.

"Kami terus komunikasi beri pemahaman yang baik bahwa anggaran ada prosesnya, standarnya, yang harus kita patuhi, sehingga diharapkan pemahaman semakin baik," ujars Isa.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengakui anggaran operasional untuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam lingkup penyelenggaraan pemilu 2024 belum dapat terpenuhi.

"Biaya operasional yang katakanlah belum dipenuhi itu di antaranya untuk sarana-prasarana kantor, kemudian ada juga untuk sarana mobilitas," kata Hasyim Asyari.

Diketahui, KPU telah mengusulkan kebutuhan anggaran Pemilu Serentak 2024 untuk tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun.

Dari total kebutuhan tersebut, KPU menerima pencairan sebesar Rp 2,45 triliun.

Kemudian dilakukan pengajuan kembali sebesar Rp 5,4 triliun kepada Kemenkeu setelah melakukan pembahasan bersama DPR RI.

Baca juga: Komisi II DPR Ingatkan Pemerintah untuk Segera Realisasikan Anggaran Pemilu 2024

Dari pengajuan itu, Kemenkeu menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 1,24 triliun. Sehingga, sisa anggaran yang dibutuhkan KPU RI tapi belum dicairkan Kemenkeu sebesar Rp 3,69 triliun.

Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan kepada pemerintah terkait realisasi anggaran pemilu 2024 yang disebut belum cair hingga kini.

"Anggaran terkait dengan operasional tahapan Pemilu 2024 itu menjadi keniscayaan untuk kita melaksanakan pemilu 2024 yang berjalan baik dan sukses," kata Rifqi.

Legislator PDI Perjuangan itu memahami bahwa memang dalam beberapa waktu terakhir terjadi resesi ekonomi global.

"Yang mana indikator pembayaran utang pemerintah dan berbagai hal, terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak di dunia yang kemudian mengkoreksi beberapa indikator APBN untuk subsidi dan seterusnya, itu membuat pemerintah harus melakukan exercise anggaran," kata dia.

Namun, Rifqi menilai anggaran Pemilu 2024 juga harus menjadi komitmen pemerintah.

"Kami pastikan bahwa anggaran terkait dengan Pemilu merupakan komitmen bersama DPR dan pemerintah yang InshaAllah tidak akan pernah berubah," ujarnya. (Tribun Network/den/van/wly)