Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mengapresiasi United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB yang turut mendukung digitalisasi akses informasi imunisasi kepada masyarakat.

Diketahui, masyarakat bisa mengetahui persediaan hingga distribusi vaksin di seluruh daerah melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Secara Elektronik (SMILE).

"Sekali lagi ini merupakan momentum yang sangat baik karena kita Kementerian Kesehatan telah mengembangkan inovasi dalam digitalisasi kesehatan sesuai dengan transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh pak menteri kesehatan pilar ke-6," kata Dokter Maxi dalam kegiatan di gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Menurut Dokter Maxi, melalui kehadiran Badan Program Pembangunan PBB itu diharapkan penguatan sistem rantai pasok vaksin program imunisasi menjadi lebih efektif dan efisien serta mudah dipantau melalui sistem SMILE.

Baca juga: BREAKING NEWS Covid-19 Indonesia 8 Agustus 2022, Tambah 4425, Total 6.249.403 Kasus

Ia menyebut, saat pandemi Covid-19 di 2020 lalu, setidaknya 40 persen atau 800 ribu bayi yang lahir tahun itu melewatkan imunisasi rutin.

"Karena belum tervaksinasi ini ya tentu tidak akan memiliki pertahanan atau antibodi terhadap penyakit-penyakit menular seperti campak dan polio. Nanti ini merupakan ancaman besar terjadinya KLB PD3I penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi," ungkap Dokter Maxi.

Adapun dampak anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi adalah munculnya kasus Difteri yang termasuk angka kematian anak yang tinggi di Indonesia, juga rubella yang kini sudah ada di semua provinsi.

"Kalau ini kita diamkan, kasus akan bertambah. Tahun ini mudah-mudahan tidak ada kasus KLB," harap dia.

Selama 4 tahun, aplikasi SMILE telah diimplementasikan baik untuk imunisasi rutin maupun vaksinasi Covid 19-secara nasional dengan pengguna lebih dari 12.000 Puskesmas di 34 provinsi.

Diharapkan ke depan, SMILE juga turut dimanfaatkan lebih luas lagi untuk monitor logistik dan distribusi obat malaria di Papua.