Dikatakannnya, ketika KPK datang memberikan sosialisasi, sebenarnya pada saat itu semua pihak mestinya melakukan kontrol diri. 

Dia tidak tahu akan terjadi kejadian seperti ini. 

"Ini peringatan ke semua, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu," ujarnya. 

 Ketika disinggung urusan apa yang biasanya terjalin antara kepala daerah dengan DPR RI, Ganjar mengatakan tidak mengetahui pasti.  

"Mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan."

"Beberapa kasus kan muncul umpama mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee seperti itu," imbuhnya.