TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan pernyataannya mengenai 'karena kalau kalah meleset masuk penjara' bukanlah ancaman.

Pernyataan tersebut, kata Budi Arie, adalah upaya melihat realitas betapa politik hari ini jatuh pada model polarisasi oposisi biner, terlebih berbasiskan isu-isu SARA.

"Justru fenomena itu yang coba saya angkatagar di Pemilu 2024 nanti model polarisasi tersebut tidak terjadi lagi," kata Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2022).

Budi Arie mengatakan dia berusaha mengingatkan kembali bagaimana demokrasi merupakan buah reformasi yang di dalamnya terukir cita-cita menyingkirkan KKN dari kehidupan bernegara Republik Indonesia.

"Dalam pernyataan tersebut, saya sama sekali tidak berupaya menihilkan penegakan hukum, dan saya sama sekali tidak meragukan penegakan hukum, terutama selama pemerintahan Jokowi 2014-sekarang," kata Budi Arie.

Baca juga: Adian Napitupulu Kritik Pernyataan Ketua Umum Projo Terkait Pemilu: Berpotensi Menguatnya Polarisasi

Budi Arie mengatakan Pemerintahan Jokowi justru berpegang teguh pada penegakan hukum yang adil dan imparsial, yang bisa dibuktikan di banyak kasus.

"Penekanan saya justru pada strategi partai politik yang mesti harus jauh lebih hati-hati. Terjadinya kasus penangkapan menteri, petinggi partai politik, kepala daerah, lagislator daerah, terutama dalam kasus korupsi di era demokrasi saat ini, merupakan pekerjaan rumah besar bagi partai politik untuk menyusun strategi dalam menentukan calon yang akan diusung," ungkap Budi Arie.

Strategi yang harus selalu dijadikan landasan oleh partai politik, lanjut Budi, yakni agar agenda pemberantasan korupsi adalah isu yang harus diwujudkan.

Budi menegaskan dia sama dengan Adian Napitupulu percaya bahwa demokrasi adalah sistem paling baik pada masa sekarang.

Walau permasalahannya banyak, Budi Arie mengatakan demokrasi masih merupakan sistem paling baik saat ini, yang memberi ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam politik, menjamin perlindungan hak asasi, menghormati perbedaan, serta penghormatan setingginya pada penegakan hukum.

Kesemua, lanjut dia, dijamin di dalam konstitusi UUD 1945.

"Jadi, tidak ada sama sekali maksud dari ucapan saya yang bernada ancaman, hanya bentuk kritik-reflektif semata. Justru apa yang saya ungkapkan merupakan bentuk komitmen saya pada demokrasi yang lebih sehat dan bersih dari KKN, yang saya yakin, juga merupakan komitmen saudara Adian Napitupulu," pungkasnya.

Kritik Adian Napitupulu

Sebelumnya, Sekjen PENA 98 Adian Napitupulu mengkritisi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Setiadi terkait Pemilu 2024.

Menurut Adian, pernyataan 'Karena kalau kalah meleset, bos, masuk penjara' akan berdampak panjang termasuk berpotensi menguatnya polarisasi bahkan bisa merusak kualitas proses demokrasi.

Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika proses politik elektoral berjalan dalam kegembiraan bukan dalam ancaman dalam segala macam bentuknya.

"Mengkaitkan kalah menang Pemilu dengan Penjara di sisi lain bisa diartikan bahwa Projo menuding Presiden Jokowi selama 2 Periode gagal memisahkan penegakan hukum dan pilihan politik dengan kata lain penegakan hukum ditentukan oleh siapa yang menang dalam Pemilu," kata Adian dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2022).