TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (16/8/2022).

Sebagai informasi, Sidang Tahunan tersebut dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, serta Ketua DPD La Nyalla Matalliti.

Pada pidatonya, Jokowi yang mengenakan pakaian adat Bangka Belitung bernama Paksian menyampaikan beberapa hal seperti soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga terkait perang yang masih berkecamuk antara Ukraina dan Rusia.

Untuk selengkapnya berikut Tribunnews rangkum isi dari pidato Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden:

Janji soal Pembangunan IKN: APBN Tanggung 20 Persen hingga Sebut Bukan Hanya Untuk ASN

Jokowi menjanjikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya 20 persen yang dianggarkan untuk pembangunan IKN.

Sementara sisanya ditanggung oleh swasta sebesar 80 persen.

Baca juga: Jokowi: Siswa dan Mahasiswa Harus Dikenalkan ke Dunia Kerja Sejak Dini

Jokowi mengatakan pemerintah akan mendorong pihak swasta agar berinvestasi dalam pembangunan IKN untuk menutup sisa dari anggaran pembangunan IKN.

"Kawasan Inti Pusat Pemerintah (di IKN) memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," tuturnya.

Tidak hanya membahas penganggaran, Jokowi juga menyebut bahwa IKN tidak hanya diperuntukKan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Ia menginginkan agar IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu juga dapat mengundang pihak-pihak lain.

"IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara tetapi juga para inovator dan para wirausahawan," jelasnya.

Sehingga, kata Jokowi, nantinya di IKN tidak hanya berdiri kantor-kantor pemerintahan tetapi juga terbangun kantor yang menjadi motor penggerak ekonomi baru.

"Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," tuturnya.

Singgung Kasus BLBI, Korupsi ASABRI, hingga soal Garuda

Pada pidatonya, Jokowi juga menyinggung soal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dirinya menyebutkan beberapa kasus besar yang tengah diproses oleh penegak hukum.

"Demikan juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak."

"Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," katanya.

Jokowi juga menyebut pemberantasan korupsi lewat penyelamatan aset negara dari hasil korupsi.

Dalam hal itu, dirinya mencontohkan kasus Bantuan Luikiditas Bank Indonesia (BLBI).

Baca juga: Jokowi Kenakan Baju Adat Paksian saat Sidang Tahunan MPR RI, Inilah Maknanya

Ia mengklaim kasus BLBI telah menunjukkan hasil dalam penyelesaiannya.

"Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil," kata Jokowi.

Jokowi juga menambahkan terkait indeks korupsi di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di mana pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan skor 3,93 dibanding tahun sebelumnya yang menyentuh skor 3,88.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung skor dari Indeks Persepsi Korupsi dan Transparansi Internasional yang naik dari 37 menjadi 38 pada tahun 2021.

Singgung Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Sebut RUU KKR dalam Proses Pembahasan

Jokowi juga menyampaikan terkait Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang kini masih dalam proses pembahasan.

"RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan," jelasnya.

Sebagai informasi, jika RUU KKR disahkan menjadi undang-undang maka penyelesaian pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan mekanisme di luar pengadilan.

Perang Ukraina-Rusia, Jokowi: Sebabkan Krisis

Jokowi juga menyatakan invasi Rusia ke Ukraina yang telah berjalan sekitar empat bulan menyebabkan krisis dunia.

"Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit, tiba-tiba meletus perang di Ukraina sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi," ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menyinggung soal adanya ratusan negara mengalami krisis bahkan sebagian berujung bangkrut.

Baca juga: Presiden Jokowi: Angka Stunting Harus Cepat Dipangkas

Menurutnya, ada 553 juta orang terancam kemiskinan ekstrem dan 345 juta orang terancam kelaparan.

Sehingga, ia menginginkan agar seluruh pihak waspada meski Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu menghadapi ancaman krisis global.

"Kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat," katanya.

Inginkan Politisasi Agama Tidak Ada di Pemilu 2024

Jokowi juga menginginkan agar Pemilu 2024 tidak ada lagi politisasi agama.

Hal ini, katanya, harus diwujudkan dengan dukungan dari seluruh pihak terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini tengah menyiapkannya.

"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Tidak Ada Politik Identitas dan Politisasi Agama di Pemilu 2024

Mencakup konteks yang lebih besar, Jokowi menginginkan agar demokrasi di Indonesia makin dewasa.

Hal ini, menurutnya, perlu dilakukan konsolidasi nasional di seluruh lapisan masyarakat.

"Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa," ujarnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Sidang Tahunan MPR