Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menurunkan tim untuk melaksanakan monitoring evaluasi (monev), asistensi, dan peningkatan kapasitas guna mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Hal ini seiring arahan Presiden Joko Widodo soal serapan anggaran yang baik akan ikut menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan saat ini, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat berada di atas 5 persen.

Kemendagri mendatangi dua wilayah di Sumatera Barat, yakni Kota Bukittinggi dan Pariaman.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, berdasarkan Pasal 373 dan 374 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi belanja APBD.

"Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan Tim Kemendagri turun langsung ke daerah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD," ujar Fatoni dalam keterangan yang diterima, Jumat (19/8/2022).

Fatoni menambahkan, pelaksanaan monev dilakukan tidak hanya kepada daerah yang rendah realisasinya, tetapi juga daerah yang realisasinya tinggi.

"Daerah dengan realisasi rendah perlu dicari penyebab, masalah, dan kesulitan yang dihadapi. Sedangkan yang tinggi dapat dipelajari kiat dan strateginya," ujar dia.

“Sehingga bisa dirumuskan solusi dan langkah yang tepat yang bisa dilakukan dalam percepatan APBD," jelas Fatoni.

Dirinya menambahkan, salah satu daerah yang berhasil meningkatkan realisasi APBD adalah Kota Pariaman.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 9 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB, Kota Pariaman mampu mencapai realisasi belanja APBD TA 2022 sebesar 46,67 persen dan berhasil menduduki peringkat ke-10 terbaik di seluruh Indonesia.

Adapun kota dengan realisasi tertinggi yakni Kota Bitung sebesar 53,75 persen, kemudian Kota Sukabumi 52,97 persen, Kota Lampung 50,96 persen, Kota Langsa 49,81 persen, Kota Pangkalpinang 48,65 persen, Kota Blitar 47,62 persen, dan Kota Yogyakarta 47,46 persen.

Selain itu, kota lainnya yakni Metro sebesar 47,25 persen, Cirebon 47,00 persen, dan Pariaman dengan capaian 46,67 persen.