Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dibutuhkan untuk Transformasi Digital Masif
Direktur Program Indef Esther, Sri Astuti menyebut, untuk mempercepat transformasi digital perlu adanya kolaborasi pemerintah dan swasta.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Whiesa Daniswara
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Program Indef Esther, Sri Astuti menilai untuk mempercepat transformasi digital butuh pembangunan infrastruktur digital yang masif.
Menurutnya, perlu adanya kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mengakselerasi transformasi digital.
"Kalau hanya mengandalkan dari dana APBN tidak akan cukup. Pemerintah harus mengajak sektor swasta. Jadi butuh kolaborasi untuk mengakselerasi momentum ini,” ujar Esther kepada wartawan, Rabu (24/8/2022).
Trend industri digital yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 berkembang pesat terutama di era pandemi dan menghadirkan solusi bagi pergeseran pola hidup konsumen.
Dia menilai, partisipasi sektor swasta baik dalam negeri maupun asing memang masih dibutuhkan.
Baca juga: Wapres: Pemulihan Pandemi Harus Dimanfaatkan Untuk Percepatan Transformasi Digital
"Jadi harus ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta kalau mau ada percepatan transformasi digital,” tuturnya.
Menurut dia, peluang bagi swasta untuk berperan lebih besar dalam pembangunan infrastructur digital sangat terbuka lebar.
"Apalagi kalau diberi insentif, lebih semangat lagi. Karena ini era disrupsi, jadi digital ekonomi sudah massive di dunia global. Mereka juga sadar bahwa tiada bisnis yang sukses tanpa dorongan teknologi digital, karena itu, hal ini menjadi momentum emas untuk mengakselerasi transformasi digital," jelasnya.
Esther juga menilai perusahaan swasta di sektor industri telekomunikasi juga sudah menyadari pentingnya mempercepat proses transformasi digital.
Terbukti aksi merger di kalangan perusahaan telko juga cukup marak yang terakhir adalah Indosat dan Tri yang membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).
Baca juga: Technofeast Dorong Transformasi Digital di Era Disrupsi
Senada, Head of Research Praus Capital, Alfred Nainggolan menilai percepatan infrastruktur pendukung transformasi digital memang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta.
Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah memiliki Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 atau Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.
"Dengan adanya terobosan dalam bentuk Roadmap Indonesia Digital 2021-2024, sekarang tinggal bagaimana realisasinya serta sinerginya dengan swasta, BUMN, ataupun investor asing,” jelasnya.
