DPR Anggarkan Rp 955 Juta untuk Pengadaan Kalender, Dananya dari APBN
Padahal beberapa waktu lalu DPR RI juga disoroti soal rencana pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan sebesar Rp 43,5 miliar.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah rencana pemerintah menaikkan harga BBM, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali jadi sorotan.
Kali ini DPR berencana menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender.
Adapun anggaran itu berasal dari APBN 2022.
Padahal beberapa waktu lalu DPR RI juga disoroti soal rencana pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan sebesar Rp 43,5 miliar.
Setelah disorot publik, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI memutuskan tidak melanjutkan tender pengadaan gorden dan vitrase untuk rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan.
Baca juga: Sah, Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Senilai Rp 43,5 Miliar Dibatalkan
Tender Pengadaan Kalender
Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama dari tender ini adalah 'Pencetakan Kalender DPR RI'. Kode tendernya ialah 739087.
Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022.
Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi.
Pengadaan barang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Anggarannya tertulis mencapai Rp 955 juta.
"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 955.737.000. Nilai HPS paket Rp 901.875.000," tulis situs tersebut.
Lokasi pekerjaan dari tender ini adalah Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Kontrak dari tender ini berjenis lumsum.
Meski demikian, tidak dijelaskan untuk tahun kapan kalender ini dibuat.
Kemudian, juga tidak ada penjelasan mengenai jumlah kalender yang akan dicetak.
Belum ada penjelasan Setjen DPR RI soal ini.
Anggaran Atap Gedung DPR
Beberapa waktu lalu juga ramai soal rencana perbaikan atap Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura di Kompleks Parlemen Jakarta.
Sebegaimana diketahui, DPR RI kembali akan melakukan perbaikan dengan perencanaan pendanaan sebesar Rp 4,5 miliar.
Maksud perbaikan atap dengan pengecatan ulang pengecatan dome gedung Nusantara ini dilakukan sebagai upaya menyambut HUT RI dan serangkaian program G20 di Indonesia.
Dengan jumlah nominal yang tidak sedikit ini, tentu muncul kritikan dari masyarakat.
Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com
