"KPU baru mendengar dari media sehingga nanti KPU akan bersikap kalau memang sudah ada pemberitahuan resmi dari DPP PPP," kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari.

Hasyim menerangkan bahwa KPU berpegang pada Surat Keputusan (SK) Kemenkumham terkait kepengurusan DPP PPP.

Saat ini KPU tengah melakukan tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024.

Sehingga jika ada perubahan di tengah proses tersebut, maka PPP punya kesempatan pada masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan yang berlangsung pada 15- 28 September 2022, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 308 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Partai Politik Peserta Pemilu.

"Sehingga kalau pun ada perubahan SK Kemenkumham tentang susunan pengurus DPP PPP itu nanti kesempatannya pada saat masa perbaikan dokumen kalau kemudian ada perubahan kepengurusan," terang Hasyim.

KIB Fokus

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan terus berkonsolidasi menuju pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Viva menyebut itu setelah pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"KIB akan terus berkonsolidasi menyongsong persiapan pemilu presiden 2024," kata Viva.

Ia berharap pemberhentian Suharso tak berdampak terhadap kekompakan KIB, yakni PAN, PPP, dan Golkar.

"Semoga tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi dan kekompakan KIB," ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal terganggu menuju pemilihan umum (pemilu) 2024. Hal itu menanggapi pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.

Ujang menyebut, berbagai hasil survei mengungkapkan PPP tak lolos ke Senayan pada pemilu 2024. Namun, dengan adanya pemberhentian Suharso Monoarfa dipastikan akan menggangu konsolidasi jelang pemilu.

"Tentu ini mengganggu konsolidasi persiapan PPP di dalam menghadapi pemilu itu dalam konteks untuk bisa menembus dan lolos ke Senayan lagi," kata Ujang.

Ujang berharap Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia menyarankan agar ketua umum baru bisa melakukan konsolidasi kepada seluruh pengurus PPP guna lolos Senayan di pemilu 2024.

"Itu yang harus dibangun oleh ketua umum atau pengurus yang baru. Tapi kalau konflik itu berlarut-larut ini yang berbahaya bagi PPP," ujarnya.(Tribun Network/fer/riz/wly)