Panglima TNI dan KSAD Diminta Muncul ke Publik, Agar Spekulasi di Tubuh TNI tak jadi Polemik
Bobby menyatakan, agar spekulasi tersebut tidak menjadi polemik, maka seharusnya kedua Jenderal TNI bintang empat itu harusnya bertemu
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adithyo Rizaldi memberikan masukan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, perihal banyaknya spekulasi yang beredar soal kerenggangan keduanya selama ini.
Bobby menyatakan, agar spekulasi tersebut tidak menjadi polemik, maka seharusnya kedua Jenderal TNI bintang empat itu harusnya bertemu, dan memunculkan diri ke publik.
Hal ini juga sekaligus merespons soal tidak hadirnya Dudung saat Jenderal Andika hadir dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin kemarin.
"Walaupun sudah saling bantah membantah di dalam media, baiknya bisa tampil bersama agar spekuasi yang muncul karena polemik kemarin bisa diselesaikan," kata Bobby saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Meski memang beberapa waktu terakhir tersiar kabar adanya disharmonisasi antar keduanya, namun Bobby tidak melihat adanya pengaruh pada program TNI.
Dirinya juga menyatakan, terkait dengan adanya pernyataan yang muncul dalam rapat kerja kemarin, Bobby menyebut, hal itu merupakan pandangan subjektif dari masing-masing anggota.
Bukan secara menyeluruh mewakili suara anggota Komisi I.
"Tapi saya rasa sih selama rapat di DPR kita tidak mendekteksi bahwa kalaupun ada disharmoni itu tidak sampai mengganggu program-program atau roadmap pembangunan poster pertahanan," kata dia.
Baca juga: Soal Isu Perpecahan, PA 212 Sarankan Panglima TNI dan KSAD Duduk Bareng
Politisi dari Partai Golkar itu juga menyatakan, terkait kabar hubungan antar Jenderal Andika dan Jenderal Dudung ini tidak semestinya disoroti atau ditanggapi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Bobby meyakini, kalau kabar ini sejatinya bisa diselesaikan secara baik-baik oleh internal TNI..
"Enggak usah lah. Enggak usah lah (melibatkan Presiden RI Jokowi, red). Ini cukup diantara keluarga besar militer saja," tukas dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengkritik soal TNI yang menurutnya terjadi semacam disharmoni hingga pembangkangan di tubuh TNI.
Dia mencuplik sejumlah isu aktual, di antaranya mutilasi warga sipil di Papua hingga isu tak lulusnya anak Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) di Akademi Militer.
"Ada apa pembangkangan ini? Mengapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI?" tanya Effendi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022).
Dia meminta penjelasan kepada Jenderal Andika dan KASD Jenderal Dudung Abdurahman yang diwakili Wakil KASAD Letjen Agus Subiyanto.
"Ada apa sampai disharmonisasi begini? Ketidakpatuhan, sampai urusan anak KASAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu," kata dia.
"Memangnya kalau anak KASAD kenapa? Memang harus masuk. Memang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa?" kata dia.
Dia menilai semua petinggi di TNI harus tegas menyikapi isu dishamornisasi TNI ini.
"Saya lebih tua dari bapak-bapak semua Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini, kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak, tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh anak saya, apa urusannya?" pungkasnya.