TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Puadi meminta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dapat meningkatkan pelayanan permintaan data dan informasi.

Pasalnya kata dia, menjelang pemilu 2024, publik akan kian menyoroti kerja Bawaslu secara masif.

Namun Puadi meminta Pusdatin Bawaslu memperhatikan kembali informasi mana yang dapat diekspos ke publik dan mana yang tidak.

"Bawaslu bisa mendorong kepercayaan publik. Jangan sampai gara-gara oknum kasus Depok sama Cianjur sehingga kepercayaan publik menurun, ini adalah tugas kita," kata Puadi dalam keterangannya dalam acara 'Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022' di Jakarta, ditulis Selasa (13/9/2022).

Ia menyampaikan, guna menciptakan sistem yang baik, diperlukan perencanaan, evaluasi dan monitoring.

Puadi menekankan dalam mendorong penyelenggaraan Pemilu 2024, Pusdatin Bawaslu wajib akuntabel, profesional dan memegang integritas.

"Kalau nanti sudah bagus dan kuat maka terbantukan para pimpinannya dalam menjalankan tugas," terang dia.

Baca juga: Komisi II DPR RI Setujui 6 Rancangan Peraturan Bawaslu

Kendati demikian, Puadi berharap Pusdatin Bawaslu dapat meningkatkan pelayanan permintaan informasi. Sehingga mereka yang memerlukannya bisa mendapatkannya berdasarkan sumber Bawaslu.

"Ke depan siapapun yang mau mencari informasi apapun, pusat datanya ada di kami. Jangan sampai orang cari data politik uang aja susah, nanti sumbernya Bawaslu," pungkas Puadi.