Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Oknum Anggota Polisi Diduga Terlibat Transaksi Judi Online, Ini Tanggapan Mabes Polri

Hasil laporan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa adanya dugaan transaksi judi online mengalir ke oknum

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Oknum Anggota Polisi Diduga Terlibat Transaksi Judi Online, Ini Tanggapan Mabes Polri
Tangkap layar kanal YouTube Polri TV Radio
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/9/2022). 

"Sementara untuk Agustus, 286 judi online dana 453 judi konvensional dengan tersangka 1298 tersangka," jelasnya

Kemudian terkait isu 'kaisar Ferdy Sambo' dan Konsorsium 303, pihaknya mengaku tengah mendalaminya.

Baca juga: PPATK Temukan Aliran Dana Rp155 Triliun Terkait Kasus Judi Online, Ini Respons Polri

Listyo menugaskan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk menyelidikinya. 

"Apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya, terkait masalah konsorsium dan yang lain? Saat ini kami sedang melakukan pendalaman."

"Jadi Propam saya minta melakukan pendalaman," tutur Listyo. 

DPR usul bentuk Panja Judi Online

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) soal dua isu penting yang terjadi belakangan ini yakni soal kebocoran data dan judi online.

Berita Rekomendasi

"Komisi I DPR sudah memutuskan akan membuat Panja tentang kebocoran data dan judi online. Jadi ada dua Panja," kata Dave kepasa wartawan, Rabu (14/9/2022).

Legislator Partai Golkar itu mengatakan kedua panja itu akan mengurai permasalahan yang ada.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022). (Rizki Sandi Saputra)

"Dan bisa mendukung program-program pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan presiden, memastikan bahwa semua objek itu tercapai dan juga sistem pengamanan data itu benar-benar tingkatkan," kata dia.

"Sehingga tidak ada lagi kendala dan hingga terjadinya kebocoran yang masuk seperti seperti yang terjadi selama ini," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas