TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak lima juta data guru di Indonesia diduga kembali bocor.

Kebocoran data ini dikhawatirkan akan menganggu bagi proses perbaikan manajemen pengelolaan guru termasuk program seleksi sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Saat ini berbagai upaya memperbaiki menajamen pengelolaan guru tengah dilakukan oleh pemerintah termasuk seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK. Kami khawatir jika benar terjadi kebocoran data guru maka akan mempengaruhi proses seleksi karena ada beberapa persyaratan pendaftaran yang harus menggunakan data pokok pendidikan,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Kamis (22/9/2022).

Komisi X DPR RI adalah alat kelengkapan di dewan yang membidangi masalah pendidikan dan kebudayaan.

Untuk diketahui dalam beberapa terakhir beredar informasi jika ada sekitar 5 juta data guru yang bocor dan dijual di pasaran.

Baca juga: 4 Tenaga Honorer yang Tak Bisa Daftar Pendataan Non ASN Tahun 2022

Data tersebut berisikan Data tersebut berisikan keterangan nama, nomor identitas pegawai negeri sipil (NIP), tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, rekening bank, ijazah, hingga nama anggota keluarga.

Huda menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022 disebutkan jika peserta seleksi harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Maka jika kemudian data tersebut bocor maka ada potensi kekacuan yang merugikan para guru honorer yang ingin ikut seleksi PPPK.

“Maka harus ditelusuri apakah informasi kebocoran data guru ini benar. Kalau benar maka harus dipastikan sumber kebocorannya dari mana apakah dari Dapodik atau dari sumber lainnya. Tetapi sepengetahuan kami, data resmi tenaga pendidik memang ada di Dapodik yang dikelola oleh Kemendikbud Ristek,” ujarnya.

Huda mengungkapkan dugaan kebocoran data guru ini bukanlah yang pertama kali terjadi.

Pada tahun 2020 juga muncul ratusan ribu data yang diduga milik guru honorer calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tersebar luas di media sosial dan WhatsApp group.

“Meskipun Kemendikbud Ristek saat itu membantah kebocoran data tersebut dari mereka, tetapi tetap saja situasi ini cukup mengkhawatirkan mengingat betapa sensitifnya data tersebut jika tersebar luas dan diperjualbelikan,” katanya.

Politikus PKB ini pun berharap Kemendikbud Ristek benar-benar memastikan jika pengelolaan data guru yang ada di Dapodik benar-benar aman.

Menurutnya hal itu tidak akan sulit dilakukan mengingat Mendikbud Nadiem Makarim adalah sosok berlatarbelakang professional di bidang teknologi informasi yang pastinya paham betul terkait pengelolaan dan keamanan data digital.

“Kami merasa dengan kemampuan dan jaringan mas menteri, tidak sulit untuk memastikan keamanan pengelolaan data digital terkait guru, model pembelajaran online, hingga berbagai aplikasi lain terkait pengembangan Pendidikan di tanah air,” pungkasnya.