Tribun

Lima Rekomendasi Kontras kepada Sejumlah Lembaga Negara Terkait Mutilasi 4 Warga di Mimika

Rivanlee Anandar mengatakan yang pertama agar Polres Mimika dan Polda Papua mengusut kasus tersebut secara transparan, akuntabel dan independen.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Lima Rekomendasi Kontras kepada Sejumlah Lembaga Negara Terkait Mutilasi 4 Warga di Mimika
Tribunnews.com/Gita Irawan, AFP/SEVIANTO PAKIDING
Konferensi pers Komnas HAM RI, Selasa (20/9/2022) (kiri), seorang tersangka yang merupakan anggota TNI menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi di Mimika, Papua, Sabtu (3/9/2022) (kanan). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan lima rekomendasi kepada sejumlah lembaga negara berdasarkan hasil investigasi terhadap kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga di Mimika Papua.

Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar mengatakan yang pertama agar Polres Mimika dan Polda Papua mengusut kasus tersebut secara transparan, akuntabel, imparsial dan independen.

Atas tindakan mereka, kata dia, seluruh pelaku harus dikenakan delik pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Aparat penegak hukum, lanjut dia, juga harus mendalami seluruh bukti yang ada guna menemukan motif sesungguhnya dari tindakan yang dilakukan para pelaku.

Baca juga: 8 Temuan KontraS Soal Kasus Mutilasi 4 Warga di Papua, Satu Korban Masih Anak-anak

Selain itu, kata dia, stigmatisasi dalam proses ini juga harus dihentikan agar proses yang dijalankan tidak bias dan dapat berlangsung secara independen guna mencari kebenaran materiil.

"Penyidik harus melibatkan keluarga korban dalam setiap rangkaian penegakan hukum," kata dia saat konferensi pers di kantor KontraS Jakarta Pusat pada Jumat (23/9/2022).

Kedua, KontraS mendesak Panglima TNI menyelenggarakan penegakan hukum secara berkeadilan agar para pelaku dihukum dengan menjamin seluruh kebenaran peristiwa tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Para pelaku yang berasal dari institusi militer, kata dia, harus segera dipecat.

Selain itu, lanjut dia, sesuai dengan keinginan keluarga korban seluruh pelaku baik sipil maupun militer harus diadili lewat peradilan umum yang terbuka dan bukan peradilan koneksitas.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas