TRIBUNNEWS.COM - Perdebatan antara juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dengan politisi PDIP Adian Napitupulu terjadi.

Keduanya pun saling membuka kasus korupsi yang pernah dihadapi kader dari masing-masing partai.

Buka-bukaan ini muncul ketika Herzaky menyinggung kader PDIP, Harun Masiku yang terlibat kasus korupsi.

Lalu, Herzaky mengaitkan kasus tersebut dengan kecurangan pemilu.

"Fakta hukum, 2019 Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap karena kasus suap. Yang terlibat siapa? Ada eks Bawaslu juga yang kemudian caleg PDIP."

"Lalu ada Harun Masiku, caleg PDIP yang terlibat yang masih buron seribu hari lebih. Kita bicara pemilu curang," katanya dalam program 'Kontroversi' di YouTube metrotvnews, Jumat (24/9/2022).

Baca juga: Pengamat Sebut AHY Bunuh Diri Politik karena Bandingkan Pembangunan Infrastruktur Era SBY dan Jokowi

Adian pun langsung menjawab pernyataan Herzaky itu dengan menilai kasus korupsi Harun Masiku masuk kategori perorangan.

"Itu (kasus korupsi Harun Masiku) perorangan, tapi kalau korupsi yang dilakukan ketua umum partai, itu uangnya lari kemana?" tanya Adian dengan nada tinggi.

Tak menjawab pertanyaan Herzaky, ia justru mengungkit kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial (Mensos), Julian Batubara.

Sebagai informasi, Julian Batubara adalah mantan elite PDIP.

"Wabendum partai (PDIP), Julian Batubara, lagi covid, utang. Kita buat bansos itu untuk rakyat kecil lagi susah," serang Herzaky.

Baca juga: Komentari SBY Sebut Pemilu 2024 Berpotensi Curang, Fadli Zon: Memang Belum Jujur dan Adil

Kemudian, Adian pun menganggap kasus korupsi Julian Batubara beda level karena dilakukan perseorangan.

"Ketua umum (korupsi) beda secara levelnya. Ketua umumnya korupsi, bendahara umumnya korupsi. Uangnya pasti lari kemana? Biar rakyat yang memilih," ujarnya.

Seperti diketahui, hubungan antara Partai Demokrat dan PDIP sedang memanas belakangan ini.

Hal tersebut terjadi setelah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyindir pemerintahan Jokowi.

Contohnya adalah ketika AHY menyebut pemerintahan Jokowi adalah 'rezim gunting pita'.

"Jadi jelas banyak sekali proyek-proyek itu kami menyeluruh dan tidak sering kali di publikasi. Ada yang mengatakan misal, jaman dulu enggak ada pembangunan infrastruktur nyatanya banyak," kata AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis (15/9/2022).

"Kami rencanakan, persiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen bahkan tinggal 90 persen, tinggal gunting pita. Setahun (pemerintahan) gunting pita kira-kira masuk akal enggak," imbuhnya.

Baca juga: Bandingkan Pembangunan di Era SBY dan Jokowi, Pengamat Nilai AHY Ingin Dongkrak Elektabilitasnya

Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyebut dirinya mendengar kabar adanya tanda-tanda Pemilu 2024 akan digelar dengan tidak jujur.

Presiden RI ke-6 ini pun memutuskan harus turun gunung karena kabar tersebut.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tandan Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," tuturnya dikutip dari Kompas.com.

Kemudian, menurut informasi yang diterima, SBY juga menyebut Pilpres 2024 akan diatur dengan model dua pasangan capres dan cawapres.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," katanya.

Kendati begitu, SBY tidak menjelaskan sosok 'mereka' yang disebutnya mengatur Pilpres 2024.

Baca juga: Pengamat Nilai Pernyataan SBY Soal Pemilu 2024 Bakal Curang Terlalu Tendensius

Selanjutnya, SBY menyebut partai berlambang mercy itu juga diatur agar tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama kolaisi tentunya."

"Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?," kata SBY.

SBY juga menegaskan tidak pernah melakukan hal yang sama ketika menjabat sebagai presiden pada tahun 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Reza Deni)(Kompas.com/Ardhito Ramadhan)