Tribun

Pemilu 2024

Mantan KSAL Sebut Pemanfaatan Purnawirawan TNI Dalam Pemilu 2024 Dinilai Perlu Diawasi

pemanfaatan purnawirawan TNI dalam Pemilu 2024 oleh elit politik perlu diawasi karena setelah reformasi TNI harus betul-betul kembali ke barak.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Mantan KSAL Sebut Pemanfaatan Purnawirawan TNI Dalam Pemilu 2024 Dinilai Perlu Diawasi
Kanal Youtube PARA Syndicate
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh dalam diskusi bertajuk Setelah 77 Tahun TNI: Diskursus Sipil-Militer dan Tantangan Demokrasi di Pemilu 2024 yang disiarkan di kanal Youtube PARA Syndicate pada Kamis (6/10/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh menilai pemanfaatan purnawirawan TNI dalam Pemilu 2024 oleh elit politik perlu diawasi karena setelah reformasi TNI harus betul-betul kembali ke barak dan tidak terlibat politik praktis.

Bernard menilai hal tersebut karena purnawirawan TNI, meskipun sudah pensiun dari militer, namun masih memiliki hubungan batin dengan tentara aktif.

Menurutnya hal yang menyebabkan masih adanya hubungan batin tersebut di antaranya adalah jiwa sapta marga dan sumpah prajurit yang sulit dilepaskan.

Purnawirawan TNI sebagai mantan personel militer, kata dia, berpotensi dimanfaatkan agar secara sembunyi-sembunyi mengajak bekas anak buahnya yang masih aktif ke dalam politik praktis.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk Setelah 77 Tahun TNI: Diskursus Sipil-Militer dan Tantangan Demokrasi di Pemilu 2024 yang disiarkan di kanal Youtube PARA Syndicate pada Kamis (6/10/2022).

"Sehingga pemanfaatan para mantan militer (purnawirawan TNI) ini bisa juga secara sembunyi-sembunyi diam-diam membawa-bawa bekas anak buahnya ini," kata Bernard.

"Itu juga perlu kita awasi, kita perhatikan, terutama dalam pesta demokrasi nanti ya (2024). Itu jangan sampai ikut-ikut lah TNI ini, betul-betul harus sudah kembali ke barak," sambung dia.

Ia pun menyoroti perihal adanya purnawirawan-purnawirawan TNI yang masuk ke dalam sejumlah partai politik.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga persatuan purnawirawan baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, perkumpulan tersebut dilarang untuk berpolitik praktis.

Padahal, kata dia, purnawirawan TNI sudah berstatus sebagai sipil yang berhak memilih dan dipilih.

Baca juga: Bernard Kent Sondakh Wacanakan Calon Panglima TNI Tak Perlu Fit And Proper Test DPR RI

Akibatnya, kata dia, secara individu para purnawirawan tersebut memilih jalan masing-masing. 

"Maka kalau kita lihat sekarang ini purnawirawan TNI ini tersebar di semua partai politik yang belum tentu mempunyai visi, misi yang sama di antara mereka," kata Bernard.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas