TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta, wakil kepala daerah menjaga hubungan yang harmonis dengan kepala daerah. 

Hal itu disampaikannya dalam Workshop Posisi dan Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah di Golden Boutique Hotel, Jakarta, Selasa (25/10/2022).

Suhajar mengatakan, jangan sampai, perbedaan partai politik atau koalisi menyebabkan benturan antara kepala daerah dan wakilnya.

Pasalnya keharmonisan antarkeduanya sangat menentukan pembangunan di suatu daerah.

"Jadi wakil ini yang berat adalah memposisikan diri sebagai orang kedua, karena kita tidak bisa memposisikan diri sebagai staf, apalagi jika wakil itu berasal dari partai politik, beda koalisi perbedaannya lebih besar, itu yang membuat nanti clash (bentrokan) lebih tinggi, ruang untuk clash dengan pimpinan menjadi lebih tinggi," katanya.

Suhajar berharap, wakil kepala daerah dapat mengemban tugas untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

"Jadi kawan-kawan, tugas-tugasnya sudah ada, baik yang sudah diatur UU, tugas membantu kepala daerah," ucapnya.

Baca juga: Hadiri Rakor ADPSI dan ASDEPSI, Sekjen Kemendagri: Pelaksanaan Pemilu 2024 Harus Kondusif

Suhajar menegaskan, wakil kepala daerah memiliki kedudukan dan posisi yang penting dalam membantu kepala daerah baik di wilayah provinsi, kabupaten, maupun kota. 

Oleh karena itu, keduanya harus memiliki hubungan yang akur juga harmonis agar dapat menjalankan seluruh program dengan baik.