KPU RI memprioritaskan anggaran yang telah cair untuk pemilihan umum (pemilu) 2024 kepada penyelenggara Badan Ad Hoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat periode 2022-2027 di Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Anggaran pemilu yang baru cair untuk tahapan tahun 2022 ini hanya sebesar Rp3,6 triliun jauh dari jumlah awal yang diminta oleh KPU sebesar Rp8,08 triliun.

“Kita kan prioritas dulu untuk penyelenggaraan khususnya di badan ad hoc, karena beban kerja di 2019 saja seperti itu, maka lebih meningkatkan kinerja kawan-kawan yang ada di badan ad hoc mau tidak mau honornya harus ditingkatkan dan itu mendapat perhatian besar dari seluruh pihak," ucap Sudrajat.

Dengan adanya prioritas anggaran, KPU mau tidak mau harus menunda beberapa kepentingan lainnya seperti proses pengadaan komputer dan laptop untuk KPO provinsi kabupaten/kota.

“Karena beban berat penyelenggara khususnya di KPPS, PPS, PPK, dan komitmen Pemerintah dan komitmen DPR ketika kami membahas besaran honor badan ad hoc, kan juga disetujui oleh semua pihak” tambahnya.

Sementara, lanjut Sudrajat, pengadaan komputer laptop di provinsi dan kabupaten kota akan di pending dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

"Total sarana dan prasarana yang di Juli kan 17,4 persen kalau tidak salah dan itu yang akan kita optimalkan,” tukasnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)