- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;

- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;

- Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;

- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

- Bertindak untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Baca juga: Peringati Hari Antikorupsi Sedunia 2022, Ditjen Perikanan Tangkap KKP Laksanakan Gelar Budaya

Pengertian Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Sementara dikutip dari laman Jagranjosh, korupsi adalah kejahatan serius yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi di semua masyarakat.

Oleh sebab itu tidak ada negara, wilayah, atau komunitas yang kebal dari korupsi.

Korupsi ditemukan di seluruh belahan dunia baik politik, sosial, maupun ekonomi yang mengancam dan melemahkan institusi demokrasi, berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan, dan memperlambat pembangunan ekonomi.

Secara sederhana, korupsi merupakan tindakan tidak jujur ​​atau curang oleh mereka yang berkuasa.

Tindakan Korupsi, biasanya melibatkan suap atau penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi dan dapat terjadi dalam beberapa bentuk.

Hal tersebut dapat merusak tatanan masyarakat.

Bahkan ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa 'Korupsi adalah racun yang manis'.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)