Eskalasi Kekerasan di Papua Meningkat, Golkar Usul DPR Rapat Gabungan Khusus Bersama Pemerintah
Menanggapi arahan Presiden Jokowi yang meminta diperlukan tindakan tegas kepada KKB di Papua, DPR perlu rapat gabungan bersama pemerintah.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menanggapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta diperlukan tindakan tegas kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Menurut Christina Aryani, untuk menindaklanjuti arahan kepala negara itu, DPR melalui Komisi I dan III perlu menggelar rapat gabungan bersama pemerintah.
"Isu Papua dan fakta eskalasi kekerasan yang terus meningkat belakangan ini memberikan cukup alasan untuk mendorong Komisi I dan Komisi III beserta stakeholders terkait lainnya menggelar rapat gabungan khusus membahas isu Papua pada masa sidang mendatang," kata Christina Aryani, kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).
"Perlu duduk bersama dengan kami Kemenko Polhukam, Kemhan, TNI, Polri, BIN, Kemenlu, serta Kemendagri. Apa yang harus dilakukan di sana, apa rencana Pemerintah ke depan yang pastinya melibatkan banyak institusi, semua ini menjadi perhatian DPR RI," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berbicara mengenai penanganan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua setelah melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.
Menurut Jokowi, pendekatan humanis di Papua merupakan langkah yang baik.
Namun demikian, kata dia, tetap harus tegas terhadap kelompok bersenjata tersebut.
Menurut Christina, pernyataan presiden menjadi awalan penting untuk merespon isu Papua secara utuh guna menghasilkan solusi yang lebih komprehensif.
"Pernyataan sikap tegas presiden juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tafsiran. Tegas terkait gelar pasukan atau menyangkut apa? Jangan sampai ada kesalahpahaman seolah TNI selama ini tidak tegas terhadap KKB," ujar Christina.
Baca juga: Baru Dilantik Jadi Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono Segera akan Kunjungi Papua, Natuna, dan Aceh
Hal lain yang disoroti Christina menyangkut penamaan gerakan Papua Merdeka yang kerap berganti-ganti.
Ada istilah KKB lalu muncul KKSB dan kemudian menempatkan kelompok ini sebagai bagian dari kelompok teroris.
Hal ini tentu menurutnya berdampak pada penanganannya di lapangan.
"Terakhir sempat saya angkat dalam rapat dengan Panglima TNI dan diketahui bahwa Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme belum juga diitandatangani," pungkas Christina.
