TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang 2022, sembilan partai politik parlemen intensif melakukan penjajakan koalisi untuk mendapatkan tiket mengusung pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024.

Diketahui pendaftaran capres cawapres tinggal hitungan bulan.

Pendaftaran Capres Cawapres dijadwalan 19 Oktober 2023-25 November 2023.

Hingga menjelang akhir 2022 ini bisa dipetakan ada empat poros koalisi yang sudah mengantongi tiket untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024.

Empat poros koalisi tersebut di antaranya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Perubahan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), dan poros PDIP.

KIB beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Koalisi NasDem-PKB Bisa Ubah Konstelasi Politik 2024

Kemudian KIR beranggotakan Patai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selanjutnya, Koalisi Perubahan berisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Serta, PDIP meskipun belum menentukan arah koalisi tetapi partai berlambang banteng moncong putih tersebut sudah mengantongi tiket untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024.

Untuk bisa mengusung Capres dan Cawapres, satu partai politik atau gabungan partai politik harus bisa memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen jumlah kursi di DPR.

Baca juga: Pengamat Prediksi Bakal Terjadi Negosiasi Ulang Dalam Pembentukan Koalisi Pilpres 2024

Hal sesuai bunyi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Untuk itu, partai politik yang tidak memenuhi syarat 20 persen kursi DPR, tentunya harus berkoalisi untuk bisa mengusung pasangan Capres-Cawapres.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, dapat dirinci perolehan kursi 9 partai politik di DPR.

Berikut rincan perolehan kursi 9 Partai Politik di DPR RI:

PDIP: 128 kursi atau 22,26 persen

Golkar: 85 kursi atau 14,78 persen

Gerindra: 78 kursi atau 13,57 persen

Nasdem: 59 kursi atau 10,26 persen

PKB: 58 kursi atau 10,09 persen

Demokrat: 54 kursi atau 9,39 persen

PKS: 50 kursi atau 8,70 persen

PAN: 44 kursi atau 7,65 persen

PPP: 19 kursi atau 3,3 persen

1. Koalisi Indonesia Bersatu

Koalisi yang pertama kali muncul adalah KIoalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Koalisi terbentuk pda 12 Mei 2022 setelah tiga pimpinan partai politik melakukan pertemuan di Menteng, Jakarta Pusat.

Ketiga pimpinan partai politik yang melakukan pertemuan tersebut adalah Airlangga Hartarto dari Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Suharso Monoarfa dari PPP.

Kata "Bersatu" memiliki filosofi, yakni Beringin, Surya, dan Baitullah.

Hal tersebut mencerminkan simbol dari masing-masing partai politik pendiri koalisi.

Ketiga partai politik tersebut pun kemudian bersepakat melakukan kerja sama politik menyosong Pilpres 2024 di Hutan Kota, Senayan, Jakarta pada 4 Juni 2022.

Baca juga: Pengamat Politik Nilai Kandidat Capres Internal akan Dongkrak Efek Ekor Jas Parpol di KIB

Ketiga pimpinan partai saat itu menandatangani Nota kesapahaman setelah melakukan konsolidasi hingga tingkat daerah.

Kesepakatan ketiga partai tersebut tentunya menjadi modal menuju Pemilu 2024.

Diketahui Golkar sudah jauh-jauh hari menyatakan akan mengusung Airlangga Hartarto menjadi Capes 2024.

Sementara PAN, lewat rapat kerja nasional (rakernas) pada 27 Agustus 2022, mengumumkan sembilan nama bakal capres di antaranya Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa (mantan ketua umum PPP), Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa.

Sementara PPP sendiri setelah sempat mengalami konflik internal yang berujung lengsernya Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum PPP.

Kini PPP dipimpin Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono.

PPP pun terus menjaring suara kadernya di daerah terkait bakal nama Capres 2024.

Ada dua nama yang mencuat yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Hingga saat ini KIB belum menentukan nama yang akan diusung menjadi Capres 2024.

Golkar, PAN, dan PPP selalu menunjukan kekompakannya dengan melakukan pertemuan rutin dimana secara bergilir ketiga partai menjadi tuan rumah.

Koalisi ini secara hitung-hitungan sudah mengantongi satu tiket untuk mengusung pasangan calon presiden pada Pilpres 2024.

Jika digabungkan ketiga partai mengantongi 148 kursi 25,53 persen kursi.

Angka tersebut tentunya jauh dari syarat presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 115 kursi.

2. Koalisi Semut Merah yang Hanya Seumur Jagung

Setelah KIB terbentuk, sejumlah partai politik yang belum berkoalisi pun melakukan penjajakan untuk membentuk poros baru.

Manuver politik dilakukan PKB dengan memunculkan koalisi Semut Merah.

Poros tersebut muncul setelah adanya pembicaraan politik antara PKB dan PKS pada Juni 2022.

Nama Koalisi Semut Merah pertama kali dipopulerkan PKB pada awal Juni 2022.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat itu mengatakan, partainya membuka peluang untuk membangun kerja sama Pemilu 2024 dengan PKS.

Baca juga: Ini Modal PKB Bisa Masuk 3 Besar pada Pemilu 2024

Koalisi PKB dan PKS diyakini dapat menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk bergabung, setidaknya partai kecil dan menengah.

"Minimal partai-partai di luar partai-partai gajah. Ini bisa menjadi ‘koalisi semut merah’, kecil tapi berasa,” kata Jazilul dalam siaran pers, Rabu (8/6/2022).

PKB pun terus melakukan penjajakan politik dengan partai menengah lainnya di antaranya Partai Demokrat.

Awalnya koalisi yang dimotori PKB tersebut akan berisikan PKB, Partai Demokrat, dan PKS.

Penjajakan tersebut pun diakui Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid pada pertengahan Juni 2022.

"Ini kan baru komunikasi, pacaran, soal deklarasi, soal pengumuman itu kan soal teknis saja, tidak ada yang terburu-buru. Tentu kalau kita mau deklarasi ya cari hari yang baik, cari yang suasananya terang, enggak mendung-mendung begini," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/6/2022).

Hal tersebut pun diamini Partai Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bila partainya berkomunikasi intens dengan PKB dan PKS.

"Akhir-akhir ini, komunikasi dengan PKS dan PKB makin intens. Ada kesamaan platform, visi dan cara pandang dalam memperjuangkan hak-hak dan program-program pro rakyat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022).

Disaat yang bersamaan, PKS dan Partai Demokrat pun menjalin komunikasi politik dengan Partai NasDem.

Tidak terkecuali Partai Gerinda pun menjajaki komunikasi dengan sejumlah partai politik mulai dari Golkar, PKB, PKS, PPP, PDIP, NasDem, dan PAN.

Hingga akhirnya Koalisi Semut Merah pun gagal terbentuk setelah PKB menjalin komunikasi intens dengan Partai Gerindra.

3. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

Setelah gagal menjalin koalisi dengan PKS, PKB pun merapat ke Partai Gerindra hingga memunculkan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Koalisi tersebut diawali dengan pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di kediaman Prabowo, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7/2022) malam.

Setelah melakukan pertemuan lebih kurang dua jam itu menghasilkan kesepakatan antara Gerindra dan PKB untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Alhamdulillah kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerja sama, titik-titik kesepakatan," kata Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan usai menerima kunjungan Muhaimin, Sabtu.

Baca juga: Matangkan Koalisi PKB-Gerindra, Cak Imin Ngaku Terus Rayu Parpol Lain

Usai Prabowo menyatakan hal tersebut, Cak Imin mengatakan bahwa antara PKB-Gerindra dapat menyatu dalam dua tagline partai yang berbeda yaitu Kebangkitan dan Indonesia Raya.

Cak Imin pun berseloroh menyatakan pertemuan itu bertujuan "Demi Kebangkitan Indonesia Raya".

Pernyataan itu pun disambut tepuk tangan jajaran PKB dan Gerindra.

Dari pertemuan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan piagam koalisi di Sentul, Jawa Barat pada 13 Agustus 2022.

Dalam deklarasi tersebut, terdapat lima poin yang disepakati dan tertuang dalam Piagam Kerja Sama Politik Gerinda dan PKB, yaitu:

Pertama, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan partai Gerindra dan PKB bekerja sama dalam pemilu serentak tahun 2024.

Kedua, Kerjasama partai Gerindra dan PKB didasarkan pada visi bersama agar terjadi percepatan pembangunan untuk Indonesia secara berdaulat adil makmur sejahtera dan aktif mendorong terciptanya perdamaian dunia.

Ketiga, Kerjasama partai Gerindra dan PKB dilatarbelakangi keinginan untuk menyatukan dua kekuatan besar di Indonesia yakni nasionalis dan religius untuk menghindari polarisasi masyarakat pada pemilu 2024 dan dapat membuka koalisi dengan parpol lain atas persetujuan kedua belah pihak.

Keempat, Calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh kerja sama parpol Partai Gerindra dan PKB akan ditentukan secara bersama-sama oleh ketua dewan pembina/ Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

Kelima, Kesepakatan kerja sama partai Gerindra dan PKB ditindaklanjuti dengan kerja politik bersama untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang disepakati.

Diketahui, Partai Gerindra sudah bulat akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Sedangkan PKB pun mendorong Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi Capres dalam Pilpres 2024.

Meskipun begitu, PKB tidak mempermasalahkan bila Cak Imin ditempatkan menjadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Tentunya, hal tersebut akan terus dimatangkan oleh elite kedua partai politik.

Secara kekuatan Gerindra dan PKB bila ditotal mengantongi 133 kursi atau 23,65 persen kursi DPR.

Angka tersebut meampau syarat presidential threshold 20 pesen dan kedua partai politik bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

Meskipun begitu, hingga saat ini koalisi ini masih bisa berubah.

4. Koalisi Perubahan

Setelah dua koalisi partai Politik terbentuk, Partai NasDem pun secara mengejutkan mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan menjadi Capres 2024 pada 3 September 2022.

Nama Anies Baswedan sebelumnya masuk dalam bursa bakal Capres 2024 Partai NasDem bersama Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo.

Deklarasi yang dilakukan Partai NasDem ini menjadi cikal munculnya nama koalisi perubahan.

Partai NasDem memberikan keleluasaan kepada Anies Baswedan untuk mencari calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024.

Anies pun langsung tancap gas melakukan silaturamhi politik kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 7 Oktober 2024.

Baca juga: NasDem: Koalisi Perubahan Final Tunggu Momentum Tepat Deklarasi, Kapan? Bisa Januari, Februari

Dalam pertemuan tersebut Partai Demokrat menyatakan siap berjalan bersama dengan Anies Baswedan.

Setelah bertemu Partai Demokrat, Anies pun melakukan silaturahmi politik ke PKS pada 30 Oktober 2022.

Anies Baswedan menyebut kerja sama dengan PKS bukan hal baru mengingat PKS adalah Partai pengusung Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Namun, hingga saat ini NasDem, Demokrat, dan PKS belum mendeklarasikan secara resmi koalisi mereka.

Sebelumnya mereka hendak mendeklarasikan Koalisi Perubahan pada 10 November 2022.

Namun, rencana tersebut batal.

Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut membantah hubungan mereka retak.

Sebagai bukti mereka serius menjajaki koalisi adalah dengan dibentuknya tim kecil yang hingga sekarang masih bekerja.

Bahkan tim Koalisi Perubahan pun sempat melakukan pertemuan di Rumah Makan Padang Pagi Sore di kawasan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/2022) bersama bakal Capres dari Partai NasDem Anies Baswedan.

Koalisi perubahan disebut-sebut masih alot membicarakan nama calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan.

PKS menginginkan Cawapres pendamping Anies Baswedan berasal dari kader mereka.

Bahkan PKS sempat menyodorkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Anies Baswedan.

Sementara itu, Partai Demokrat bersikukuh mendorong ketua umum mereka Agus Harimurti Ydhoyono (AHY) untuk menjadi Cawapres.

Ketua DPP NasDem Effendi Choirie menegaskan bila koalisi yang dibangun NasDem, Demokrat, dan PKS sudah final.

"Koalisi Perubahan itu sudah sepakat, sudah final. Jadi Koalisi Perubahan tiga Partai NasDem, Demokrat, PKS itu final. Insya Allah itu sudah final," kata Effendi saat dihubungi, Jumat (9/12/2022).

Terkait jadwal deklarasi koalisi, Effendi menyebut pihaknya menunggu momentum yang tepat.

"Nah tinggal cari momentum deklarasi yang tepat," ujar Effendi.

Ia pun belum memastikan kapan jadwal deklarasi Koalisi Perubahan tersebut.

"Kapan? Boleh Januari, boleh Februari. Kan lumayan yang penting calon presidennya sudah ada," ungkapnya.

Namun Effendi memastikan ketiga partai politik tersebut mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Yang sudah disepakati final itu koalisi perubahan dan presidennya Anies. Jadi presidennya Anies itu final," katanya.

Dilihat dari kekuatannya, NasDem, Demokrat, dan PKS bila berkoalisi sudah mengantongi satu tiket untuk mengusung pasangan calon presiden pada Pilpres 2024.

Jika digabungkan, ketiganya memiliki total kursinya sebanyak 163 atau 28,34 persen.

Tentu saja angka tersebut jauh melebihi syarat presidential threshold 20 persen.

5. Poros PDIP

Dari 9 partai politik parlemen hanya PDIP yang belum menentukan arah koalisi.

PDIP memang memiliki modal untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres sendiri, mengingat patai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut mengantongi 128 kursi DPR atau 22,26 persen.

Tentunya, tanpa berkoalisi pun PDI Perjuangan sudah melampaui syarat residential threshold 20 persen.

Meskipun begitu, PDIP tidak bisa berjalan sendiri bila ingin memenangkan Pilpres 2024.

Hal ini ditandai dengan ditugaskannya Puan Maharani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melakukan safari politik ke sejumlah ketua umum partai.

Sebelumnya Puan Maharani menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada 22 Agustus 2022 di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Kemudian safari politik Puan Maharani berlanjut menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor pada 4 September 2022.

Baca juga: Politisi PDIP Sebut Pemberian Hadiah Rumah untuk Jokowi Tak Terkait Isu Penundaan Pemilu

Puan pun melanjutkan safari politiknya bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak imin pada 25 September 2022.

Setelah itu, Puan Maharani pun bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada 8 Oktober 2022.

Saat ini, yang tersisa hanya Ketua Umum PAN, Ketua Umum PPP, Ketua Umum Partai Demokrat, dan Ketua Umum PKS yang belum ditemui Puan Maharani.

Untuk nama calon presiden, PDIP pun belum mengumumkannya karena sepenuhnya hak tersebut berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun begitu, banyak pihak yang mendorong kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi Capres.

Selain Ganjar, ada juga suara yang mendorong Puan Maharani untuk maju dalam Pilpres 2024.

(Kompas.com/ Tribunnews.com)