Luhut menjelaskan dengan adanya digitalisasi pelayanan publik akan memperkecil kesempatan korupsi di tingkat kementerian/lembaga hingga di pemerintah daerah (Pemda).

Misalnya digitalisasi di pelabuhan, saat ini setidaknya ada 14 pelabuhan di tanah air sudah terintegrasi dengan digital yang ditargetkan selesai tahun ini.

Baca juga: Sebut e-Katalog Sarang Korupsi, OTT KPK Bikin Negara Jelek, Kelakar Luhut: Kalau Mau Bersih di Surga

Pendapat luhut pun juga dikomentari eks Penyidik KPK, Novel Baswedan.

Novel Baswedan menilai bahwa OTT masih menjadi salah satu cara untuk memberantas korupsi.

“Kalau dikatakan OTT membuat nama negara jelek, saya kira tidak ya."

“Apakah masih belum bisa memahami dampak dari korupsi yang begitu besar,” kata Novel Baswedan, Selasa (20/12/2022).

Justru, Novel menilai bahwa KPK kurang maksimal dalam memberantas rasuah di dalam negeri.

Hal itulah yang membuat citra Indonesia di kancah internasional kurang positif.

Pun berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, sehingga masyarakat internasional dapat dengan mudah mencari kabar terkait tingkat korupsi di suatu negara.

“Saya mengetahui hal tersebut karena ketika Ketua IM57 diundang hadir pada acara anti korupsi di Malaysia yg dihadiri lebih dari 14 negara, mereka menyayangkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang melemah,” jelas Novel.

Jika fase penindakan tidak dilakukan, pencegahan dan pendidikan tidak akan berdampak efektif.

Baca juga: Luhut Sebut OTT KPK Malah Buat Citra Buruk bagi Indonesia: Jangan Pula Sedikit-sedikit Tangkap!

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga sepakat dengan Novel dan Agus.

Menurutnya pernyataan Luhut aneh jika disampaikan oleh seorang pejabat negara.

Mardani menilai seharusnya Luhut mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi agar pelaku tindak pidana korupsi merasa takut.