Pemerintah Dinilai Harus Bentengi Diri dari Intervensi Asing Soal Industri Tembakau
Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah harus membentengi diri agar tidak mudah diintervensi lembaga asing.
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Satu hal yang juga penting untuk disorot adalah pentingnya harmonisasi antara satu peraturan dengan yang lain terkait kebijakan soal tembakau.
Tumpang tindih, inkonsistensi, dan disharmonisasi peraturan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Jadi intinya harus seimbang, harus memahami, jangan terlalu mendengar lembaga-lembaga asing seperti Bloomberg yang memang sudah dikenal ingin mematikan industri rokok yang tujuannya mungkin bukan untuk kesehatan, tetapi tujuannya ada kepentingan lain,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam gelaran 7th Asia Pacific Summit of Mayors APCAT awal Desember lalu, Direktur Bloomberg Philanthropies Kelly Larsson menyampaikan sejak tahun 2007, pihaknya telah mendonasikan lebih dari satu miliar dolar AS untuk mendukung pengendalian tembakau di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah di seluruh dunia.
Bloomberg Philanthropies telah berhasil mendorong pemerintah setempat untuk menerbitkan regulasi soal tembakau di negaranya masing-masing.
“Ketika kami pertama kali memulai pada tahun 2007, hanya ada 64 kebijakan pengendalian tembakau secara nasional. Lalu, 15 tahun kemudian, tahun ini, ada lebih dari 290 kebijakan,” paparnya.
Selain itu, Presiden The Union Guy Marks juga menyampaikan terima kasihnya kepada Bloomberg Philanthropies yang telah mendanai kampanye anti tembakau.
“Saya ingin memberikan penghargaan atas kemajuan besar yang telah dibuat di banyak negara di kawasan Asia Pasifik dengan dukungan para donor kita. Terima kasih atas partisipasi Anda dan terima kasih kepada donor kami dan Bloomberg Philanthropies yang telah membantu mempersiapkan pertemuan ini,” ucap Guy Marks dalam sambutannya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.