Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Produksi Petani Berlebih, Anggota DPR RI Pertanyakan Kebijakan Pemerintah Impor Beras

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS meminta Menteri Perdagangan dan Bulog jujur soal importasi beras.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Produksi Petani Berlebih, Anggota DPR RI Pertanyakan Kebijakan Pemerintah Impor Beras
Danang
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan sidak penerimaan 200 ribu ton beras impor di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (16/12/2022). Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak meminta Menteri Perdagangan dan Bulog jujur soal importasi beras terkait apa yang dijadikan dasar dibalik keputusan impor. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak meminta Menteri Perdagangan dan Bulog jujur soal importasi beras terkait apa yang dijadikan dasar dibalik keputusan impor.

Amin menyoroti pemerintah bersikeras mengimpor beras, yang Senin (16/12/2022) lalu sudah direalisasikan sebesar 5.000 ton dari rencana 500 ribu ton.




Menurut Amin, jika pengendalian harga beras dilakukan dengan cara impor itu mudah dan instan.

Namun persoalannya, impor beras di tengah produksi petani sendiri yang berlebih, itu bukan langkah bijak karena mengganggu penyerapan beras petani.

Baca juga: Bambang Haryo Kritik Keras Rencana Pemerintah Impor Beras dari Vietnam

Kebijakan impor beras merupakan pukulan berat bagi petani karena menekan harga beras petani.

Pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain impor.

BERITA TERKAIT

Kewajiban pemerintah untuk mencari strategi yang tepat tanpa harus mengorbankan petani dan kepentingan nasional dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.

"Kebijakan impor hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola beras nasional karena saat ini stok beras justru naik. Ini juga mempermalukan pemerintah sendiri karena beberapa waktu lalu mengklaim sudah 3 tahun Indonesia tidak mengimpor beras alias sudah tercapai swasembada tapi klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta," kata Amin, dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV itu pun prihatin dengan kisruh data perberasan nasional yang muncul setiap tahun.

Harmonisasi data pangan, informasi pangan serta akuntabilitas neraca komoditas pangan tidak pernah diselesaikan.

Keputusan Kemendag untuk impor beras disebutkan karena cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog menipis hingga tersisa 570 ribu ton dari batas minimal yang dianggap aman sebesar 1,2 juta ton.

Impor dilakukan untuk menambah stok CBP.

Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini terjadi surplus beras sebesar 1,7 juta ton.

Baca juga: BPS: Indonesia Impor Beras 326 Ribu Ton hingga November, Terbanyak dari India

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas