Dia mengakui sejatinya membutuhkan proses menuju ke sana. Politik yang benar itu yang pluralis seperti dipraktekkan PDIP atau Golkar.

“Lama kelamaan, saya melihat partai kurang dalam hal ini. Yang nasionalis mengambil agenda yang tidak nasionalis. Ini sangat mengkuatirkan ke depan. Paling kelihatan di 2019. Apakah ke depan, bisa mempertahankan. Melihat kekuatan elite partai politik ya masih optimis.”

Bahwa ada dinamika tertentu kita antisipasi,  selama tidak ada perbedaan secara rasional antara calon, dalam arti platform.

Menanggapi hal itu, 11 ketua umum Cipayung Plus yang hadir memberikan pandangannya.

Ketum Umum HMI Raihan Ariatama mengatakan pemilihan harus dikaitkan dengan pelayanan publik.

“Saya asal Sumbar dan kuliah Yogyakarta tidak bisa beli motor karena KTP. Kita Indonesia seharusnya tidak agama dan etnik, diperlalukan sama,” ujarnya.

Untuk itu, Cipayung Plus membentuk rumah kebangsaan kita untuk semua Indonesia.

Baca juga: Djarot PDIP: Politik Identitas Itu Jahat, Mari Kita Hindari

"Kajian kami di HMI mengungkapkan agama cukup pegangan dalam menjalankan hidup. Karena itu, kita bisa menggemakan identitas Indonesia bukan agama dan etnik," kata Raihan.

Ketua Umum GMKI Jefry Gultom menyoroti Politik Identitas pada pemilu 2014-2019.

“Kalau di daerah  mungkin masih oke-oke saja. Kalau kebangsaan harus tidak sebab founding fathers  kita sudah sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang hebat yang telah menunjukkan karakter dan kualitas  di akar rumput seperti Bang Ara dan Mindo bisa terpilih di daerah bukan asal dan bukan agamanya. Yang ditonjolkan kebersamaan. Kita bicara kebangsaan kita harus bergerak bersama turun ke daerah,” ujarnya.