Soal Kasus Dugaan Tindak Asusila, Wanita Emas Mengaku Kantongi Bukti Chatting dengan Ketua KPU
Wanita Emas mengaku mengantongi bukti komunikasi terkait dugaan tindakan tak terpuji yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asyari terhadap dirinya.
Editor: Adi Suhendi
“Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, kemudian bukti-bukti komunikasi WA, dan foto-foto pembelian sebuah tiket ke Jogja, kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya,” kata Farhat usai bertemu dengan jajaran DKPP.
Baca juga: Farhat Abbas Klaim Punya Bukti Tindakan Amoral Ketua KPU kepada Hasnaeni si Wanita Emas
Atas hal ini, Farhat berharap kepada DKPP untuk segera membentuk tim independen guna menyelidiki proses tahapan Pemilu 2024 dengan melakukan audit investigasi.
Pihaknya juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan DKPP segera memeriksa seluruh Anggota KPU dan meminta pertanggungjawaban etik. Serta meminta untuk Anggota KPU diberhentikan jika apa yang pihaknya laporkan ini merupakan sebuah fakta.
“Apabila terbukti diberikan hukuman berupa pemberhentian tidak terhormat kepada seluruh komisioner KPU RI,” tegas Farhat.
“Kemudian pelaku-pelaku yang berkaitan dengan perundangan-undangan kesusilaan dapat dihukum yang seberat-beratnya, setidaknya dinonaktifkan dulu terus proses kalau bisa,” tambahnya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari turut menanggapi ihwal laporan tersebut.
Belum ada bantahan ataupun klarifikasi.
Hasyim hanya mengatakan saat ini pihaknya mengikuti perkembangan laporan aduan ke DKPP.
"Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut," ujarnya singkat saat dihubungi, Kamis (22/12/2022).
Sementara itu, Anggota DKPP J Kristiadi mengatakan pihaknya merupakan lembaga pasif yang akan bertindak jika ada laporan.
Dia menyebut tugas DKPP hanya menerima dan memutus suatu perkara.
Kristiadi mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan terburu-buru. Dia menyebut pihaknya akan memproses terlebih dahulu setiap laporan yang ada.
"Jadi kita sebetulnya lembaga yang pasif, tidak bisa kita agresif (menindak tanpa laporan) untuk membuat inisiatif. Tidak mungkin. Kalau ada laporan kita terima tentu, dengan baik dong," ujarnya di kantor DKPP, Jakarta Pusat.
"Ya permintaan itu kan ancer-ancer, ancer-ancer itu kita juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang asal sembarangan," ucapnya. (Tribunnews.com/ Mario)
