Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).

Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.

Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.

Bicara Reshuffle Kabinet Jokowi, Djarot Singgung Evaluasi Kinerja Menteri

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berbicara soal wacana perubahan susunan menteri atau reshuffle di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan bahwa keputusan untuk mereshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Namun di sisi lain, Djarot menilai pentingnya evaluasi menteri menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi.

“Kalau reshuffle urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden,” kata Djarot di sela-sela diskusi publik ‘Bahaya dan Antisipasi Menghadapi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).

“Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betu-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi,” lanjutnya.