"Jokowi memang punya hak lakukan bongkar pasang kabinet, saat ini ada beberapa kementerian yang memang tidak perform, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, Menpora hingga Menaker," imbuhnya.

Nasdem Akui Siap Terima Keputusan Apapun

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Effendi Choirie turut menanggapi soal kemungkinan reshuffle kabinet Indonesia Maju yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Effendi menyebut NasDem akan siap menerima apapun keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi, termasuk soal reshuffle kabinet.

Tak hanya itu, Effendi juga mengatakan NasDem akan siap menghadapi segala situasi.

"Bagi Nasdem siap menghadapi segala situasi,” kata Effendi dilansir Kompas.com, Jumat (23/12/2022).

Lebih lanjut Effendi menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.

“Itu hak prerogatif Presiden, silahkan, apa maunya,” ujarnya.

Meski demikian Effendi enggan banyak mengomentari soal urgensi reshuffle kabinet tersebut.

Karena menurutnya, perlu tidaknya reshuffle kabinet ini tergantung pada perasaan presiden.

“Perlu atau tidak (reshuffle) tergantung perasaan presiden,” ungkap Effendi.

Diketahui, saat ini ada tiga kader Nasdem yang duduk sebagai menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Ketiganya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

PDIP Minta Menteri Dievaluasi di Tengah Wacana Reshuffle, NasDem: Hak Jokowi, Bukan Partai

Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons pernyataan PDIP agar dua menteri dari NasDem, yakni Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi di tengah wacana reshuffle.

Hermawi menegaskan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle, bukan partai politik (Parpol) tertentu.

"Kan yang punya hak prerogatif itu presiden, bukan partai tertentu. Jadi saya enggak mau komen soal partai," kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Hermawi menuturkan NasDem meyakini Presiden Jokowi tak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Kita yakin presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kami sudah terbiasa ngurusin menteri dari partai sendiri, enggak ngurusin menteri dari partai lain," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya menghormati apapun keputusan Jokowi termasuk reshuffle.

"Reshuffle kan emang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi," ungkap Hermawi.

PPP Tak Khawatir Presiden Jokowi Buka Opsi Lakukan Reshuffle Kabinet

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak khawatir soal kemungkinan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Presiden Jokowi diyakini bakal bersikap adil terhadap partai politik koalisi pemerintah.

"Kami tidak khawatir kalau soal menteri dari PPP akan terkena reshuffle, karena yakin bahwa Presiden akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Arsul menilai Jokowi pasti mempertimbangkan loyalitas PPP dalam koalisi pemerintah.

Namun, ia menyerahkan semua keputusan itu kepada Presiden.

“Tentu kalau soal orang PPP yang duduk di dalamnya, sepenuhnya merupakan bagian dari prerogatif Presiden untuk mempertahankan atau memilih yang baru,” kata dia.

Menurut dia, reshuffle sangat mungkin terjadi di sisa waktu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Bagi PPP yang paling penting siapa pun yang masuk kabinet seyogianya sosok yang bisa langsung bekerja, dan hanya perlu adaptasi singkat saja terhadap portofolio kementeriannya,” tandas Arsul. (tribun network/thf/Tribunnews.com)