Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang konsisten melakukan penanganan terhadap kasus stunting di Indonesia. 

Konsistensi Presiden Jokowi ini dilihat dari perkembangan kebijakan terkait masalah tersebut, dan terbaru penanganan dilakukan lewat digitalisasi.

“Sebetulnya kita mengapresiasi kalau Presiden Jokowi ini konsisten sekali untuk melakukan penanganan terhadap stunting, karena memang salah satu program unggulannya Jokowi itu adalah stunting itu terutama pada periode kedua masa jabatannya Jokowi,” kata Saleh Daulay kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).

Dikatakan politisi PAN ini, beberapa kebijakan dan juga terlihat dibanyak program kegiatannya Presiden Jokowi dalam bidang kesehatan, selalu ada kegiatan yang diarahkan kepada stunting, baik itu di Kementerian Kesehatan maupun yang ada di BKKBN, terkhusus ada keterlibatan pemerintah daerah.

“Memang persoalan stunting ini di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan karena lumayan tinggi, maka dari itu harus didorong supaya segera turun. Tentunya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Menurut Saleh Daulay, langkah pemerintah menggunakan elektronik untuk penanganan kasus stunting di daerah sangat tepat, namun perlu adanya koordinasi minta pemerintah, yakni pemerintah pusat dan Pemerintan daerah termasuk lembaga terkait.

“Penggunaan elektronik itu saya kira akan lumayan baik jika itu terkoordinasi dengan menggunakan teknologi elektronik, kenapa karena penghitungan data kita ini sebetulnya selalu masih saja kadang-kadang tidak akurat. Nah karena itu dengan penggunaan teknologi kita bisa langsung mendapatkan gambaran peta cakupan di seluruh Indonesia,” ucapnya.

“Katakanlah misalnya kabupaten Sumedang jumlah yang terpapar stanting tahun 2020 adalah sekian, nanti kan data ini kita pantau mungkin tahun 2021 sekian, tahun 2022 sekian dan dari situ kita akan kelihatan tingkat peningkatannya, penurunannya kemudian kelemahan kekurangan dan kemudian juga akan kelihatan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, pemerintah juga memetakan peta-peta seperti itu diseluruh kabupaten yang ada di Indonesia. 

Misalkan di salah satu kabupaten/kota terjadi kasus stunting bisa langsung terpantau di Jakarta dan langsung dilakukan penanganan.

“Jadi semacam war room-nya itu mesti ada di Jakarta ini, jadi nanti kabupaten/kota itu memberikan laporan perkembangan situasi yang ada dan termasuk langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan dilaporkan kepada war room itu,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Undang Bupati Sumedang Rapat di Istana Karena Sukses Turunkan Stunting

“Nanti kalau ada yang agak berat untuk di tangani, tentu pemerintah pusat harus melakukan konsentrasi kegiatan di daerah-daerah yang mengalami peningkatannya tetap tinggi sudah dari bulan ke bulan bahkan tahun ke tahun bertahan masih juga tetap tinggi Nah itu tentu akan diberikan kegiatan dan di situlah nanti pemerintah bisa untuk mengambil peran dari Jakarta untuk menangani itu,” lanjutnya.

Dijelaskan Saleh Daulay, dengan adanya sistem alat elektronik seperti itu laporan yang diterima bisa langsung update setiap hari.

Bahkan, mungkin Presiden sebagai kepala negara bisa langsung memantau perkembangan itu.

“Nah karena itu poinnya, saya mengharapkan partisipasi seluruh pemerintah daerah, jangan lagi ada pemerintah daerah yang katakanlah tidak merasa ikut bertanggung jawab kegiatan ini. Semuanya harus ikut mendorong untuk meneruskan program ini tentu ya bisa dikontribusikan dalam konteks melahirkan sebuah sistem elektronik yang baik, itu tentu semuanya harus terlibat. Saya yakin pemerintah daerah bisa ikut berpartisipasi,” tandasnya.