Konflik ini terjadi hingga diselenggarakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.

Sebelumnya, para pendukung Megawati sempat melakukan unjuk rasa pada 20 Juni 1996.

Tidak hanya itu, unjuk rasa tersebut terjadi hingga mengakibatkan bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Sementara itu, pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI pada 15 Juli 1996.

Mengetahui itu, para pendukung Megawati kemudian menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996.

Namun ketika para pendukung Megawati sedang menggelar Mimbar, muncullah rombongan berkaus merah kubu Suryadi.

Hingga akhirnya terjadi bentrok di antara kedua kubu tersebut.

Peristiwa bentroknya kedua kubu tersebut dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

Setelah peristiwa tersebut, PDI hanya mendapat 11 kursi DPR saat di bawah kepemimpinan Suryadi.

Kemudian PDI di bawah pimpinan Megawati semakin kuat ketika pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998.

Pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali, Megawati akhirnya ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003.

Pada 1 Februari 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDIP Perjuangan.

Tujuan diubahnya nama partai agar dapat mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu).

Kemudian nama PDIP disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.