Minta Percepatan Pendirian MPP di Daerah, Wapres: Tahun Politik Sedot Energi Pemda
Ma'ruf yang juga menjabat sebagai Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional ini mengungkapkan sampai akhir Desember 2022 telah berdiri 103 MPP.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Maruf Amin meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menpercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Hal tersebut diungkapkan oleh Maruf saat memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di Istana Wapres, Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
"Hari ini kita bertemu untuk merumuskan langkah kongkret dan terobosan-terobosan dalam mempercepat pembentukan MPP khusunya pembangunan MPP digital," ucap Maruf.
Maruf yang juga menjabat sebagai Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional ini mengungkapkan sampai akhir Desember 2022 telah berdiri 103 MPP.
Jumlah ini baru mencapai 20 persen dari 514 kabupaten kota di Indonesia.
"Pekerjaan rumah kita menyisakan 80% sisanya atau 411 MPP yang harus kita buat, karena target kita di 2024 itu sudah 100% MPP," tutur Maruf.
Baca juga: Tutup Perdagangan Saham 2022, Wapres Ajak Optimistis Sambut Perekonomian 2023
Dirinya meminta agar jajaran menteri dapat mendorong Pemerintah Daerah percepat target pembangunan MPP.
Menurut Maruf, tahun 2023 ini telah masuk ke dalam tahun politik. Sehingga dapat menyedot perhatian Pemerintah Daerah.
"Sementara di tahun 2023-2024 itu sudah masuk dalam tahun politik tentu menyedot energi dan perhatian pemerintah daerah. Tugas kita masih 411," kata Maruf.
Saat ini, menurut Maruf, banyak daerah yang kekurangan talenta sistem digital.
MPP digital yang berbasis teknologi informasi, kata Maruf, mesti menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat.
"Ini komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatakan iklim investasi, saya kira itu," pungkas Maruf.
MPP digital yang dikoordinasikan secara nasional, menurut Maruf, dapat menghemat anggaran dan sejalan dengan Perpres 132 Tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
