TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para kepala daerah atas sejumlah kasus intoleransi ketika umat agama kesulitan beribadah karena minoritas di daerahnya.

Jokowi menegaskan setiap pemeluk agama mempunyai hak yang sama dalam beribadah.

"Hati-hati! Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hati-hati, memiliki hak yang sama dalam beribadah, hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Bogor, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Jokowi Tegur Kepala soal Ada Warga Sulit Beribadah, DPR: Langkah yang Tepat

Jokowi tak menyebut daerah-daerah yang dimaksud. Namun, ia mau semua kepala daerah menjamin kebebasan beragama dan beribadah masyarakat. Dia tak ingin hak yang dijamin konstitusi itu diabaikan.

Jokowi mewanti-wanti agar kepala daerah tak membiarkan hak warga itu dicabut lewat kesepakatan-kesepakatan. Jokowi menegaskan, kebebasan beragama dan beribadah setiap warga negara dijamin UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

"Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kajari, Kajati. Jangan sampai namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan," ucap Jokowi.

"Ada rapat FKUB, misalnya, sepakat tidak boleh membangun tempat ibadah. Hati-hati, konstitusi menjamin itu. Ada peraturan wali kota, ada instruksi bupati. Hati-hati kita harus tahu masalah ini," imbuhnya.

Jokowi mengaku prihatin karena masih adanya larangan membangun tempat ibadah didasarkan kesepakatan segelintir kelompok.

Baca juga: Viral Video Cak Nun Sebut Jokowi Firaun, Kata Guntur Romli Jika Ada yang Berencana Lapor Polisi

"Jangan sampai namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Meskipun hanya satu, dua, tiga kota dan kabupaten, tapi hati-hati mengenai hal ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih kalo kita mendengar," kata Jokowi.

Selain menyoroti masih adanya kasus intoleransi, Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan jelang Pemilu 2024. Ia meminta masyarakat jangan sampai jadi korban politik.

"Saya minta betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, utamanya politik identitas," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan TNI dan Polri untuk tetap netral. Sebab, TNI dan Polri tidak boleh berpolitik praktis.

"Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian pontang panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini," tegasnya.

"Betul-betul harus memiliki.... tahun ini sudah masuk tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan. Sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan," ujarnya.

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 ini mengusung tema 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi. Terkait pengendalian inflasi, Jokowi meminta seluruh gubernur dan wali kota untuk memantau secara langsung harga barang dan jasa yang ada di lapangan.

Baca juga: Semangat Pancasila Mempersempit Ruang Intoleransi

Hal tersebut diperlukan agar harga secara real di lapangan dapat diketahui. "Saya minta seluruh gubernur bupati dan wali kota bersama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa di lapangan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, dengan langkah tersebut pemerintah dapat mendeteksi sedini mungkin risiko terjadinya inflasi dan menyiapkan sejumlah kebijakan strategis guna menyelesaikan masalah

"Hati-hati dengan kenaikan beras!" kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, dua hari yang lalu dirinya sudah mengingatkan Bulog soal harga beras yang naik di 79 daerah. Menurut Jokowi, angka tersebut sangat tinggi dan harus segera diselesaikan.

Tak hanya beras, harga telur di 89 daerah di Indonesia juga mengalami kenaikan. Kemudian harga tomat di 82 daerah mengalami kenaikan, serta harga daging ayam di 72 daerah mengalami kenaikan.

"Tolong bupati wali kota sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan apakah data yang diberikan sesuai dengan fakta di lapangan?" ungkap presiden.

"Sudah enggak musim lagi sekarang ini yang namanya bawahan ABS (asal bapak senang)," imbuhnya.

Jokowi juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan informasi apa adanya. "BPS di daerah informasikan angka yang apa adanya kepada kepala daerah," katanya. (tribun network/fik/den/ras/dod)