Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Bentrok di PT GNI, Legislator PKS Anggap Pemerintah Lemah

Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS Mulyanto menganggap pemerintah lemah hadapi manajemen PT. Gunbuster Nichel Industry (GNI). 

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Soal Bentrok di PT GNI, Legislator PKS Anggap Pemerintah Lemah
Tribunnews.com
Luruskan Isu yang Beredar soal Bentrok di PT GNI, Bupati Morowali Utara: TKA yang Diserang Duluan. Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS Mulyanto menganggap pemerintah lemah hadapi manajemen PT. Gunbuster Nichel Industry (GNI).  

Karena itu negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat melalui pemeriksaan, audit atau penilaian kelayakan teknologi, mesin, peralatan serta SOP operasi perusahaan khususnya smelter.

"Kalau melanggar, maka pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk mencabut izin operasional PT.GNI ini," ujarnya. 

Beredar video kericuhan duakelompok karyawan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/01/2023) sekira pukul 21.00 Wita /// Ilustrasi jenazah manusia (handover) (istimewa)
Beredar video kericuhan duakelompok karyawan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/01/2023) sekira pukul 21.00 Wita /// Ilustrasi jenazah manusia (handover) (istimewa) ((handover) (istimewa))

Mulyanto mendesak pemerintah mengevaluasi total program hilirisasi nikel, termasuk keberadaan TKA, baik jumlah, kualifikasi dan proses registrasinya. 

Menurutnya persoalan ini menjadi perhatian publik, yang selama ini terkesan tertutup. Pemerintah juga harus membuka soal ini sejelas-jelasnya ke publik.

Untuk diketahui, Pemerintah diwakili Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan sikap yang utamanya mengimbau agar PT GNI bisa bersikap lebih terbuka sehingga pemerintah dapat mempunyai data tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.  

Kemudian Menkopolhukam juga meminta agar perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja.

BERITA REKOMENDASI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas