Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan Refly Harun dalam Focus Grup Discussion Reformasi dan Konstitusi bertajuk Tinjauan Ketatanegaraan terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu, di Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023).

"Presiden Jokowi harus netral. Bukan independen. Netral," kata Refly, dalam pemaparannya.

"Tidak berpihak itu dengan harapan ada turunannya lagi," sambungnya.

Sebab, Refly mengatakan, dalam Pemilu, khususnya pemilihan presiden (Pilpres) tidak terlepas dari tiga hal.

"Satu, menggerakan state apparatus (penggunaan aparatus negara untuk menindas rakyat), baik sipil ataupun militer," jelasnya.

Refly mengatakan, kedua adalah state financial recources atau penggunaan uang negara.

"Yang namanya sumber uang negara itu udah pasti dipakai," ujarnya.

Baca juga: Refly Harun: Menyelenggarakan Pemilu Sekali Dalam Lima Tahun adalah Kewajiban Konstitusional

Lanjutnya, ketiga adalah state facilities atau penggunaan fasilitas publik.

"Dulu BUMN itu hadir untuk negeri. Begitu Jokowi nomor satu. Satukan negeri. Tagline-nya berubah," sebutnya.