TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Rabu (25/1/2023).

Rakernas itu diketahui membahas strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta program percepatan penurunan stunting tahun 2023.

Dalam rapat itu, akan diumumkan hasil pengukuran prevalensi stunting di seluruh Indonesia berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan.

"Saya sudah bicara dengan Pak Menteri Kesehatan. Hasil survei SSGI tahun 2022 sudah selesai. Pak Menteri (Kesehatan) yang minta BKKBN menentukan waktu pengumumannya. Jadi rencana pengumuman tanggal 25 Januari bareng dengan Rakernas," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dalam keterangannya, Rabu (25/1/2023).

Hasto mengatakan, Presiden Jokowi juga memberikan pengarahan kepada sekitar 2.637 peserta Rakernas dari Kementerian dan Lembaga, Gubernur, bupati dan wali kota, tim percepatan penurunan stunting pusat dan daerah, serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga internasional.

"Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi BKKBN karena Bapak Presiden Joko Widodo berkenan hadir dan membuka Rakernas ini," kata Hasto.

Rakernas menurut Hasto, akan membahas evaluasi dan strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Rakernas juga akan membicarakan evaluasi dan strategi percepatan penurunan stunting tahun 2023.

"Keluarga-keluarga saat ini menghadapi banyak tantangan. Disrupsi informasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Kita juga harus menyiapkan generasi untuk meraih Bonus Demografi dan mengisi Indonesia Emas 2045," kata Hasto.

Gotong royong dan pendekatan pentahelix dalam percepatan penurunan stunting menurut Hasto akan lebih diperkuat dalam strategi di tahun 2023.

"Keluarga harus mengubah mindset dalam mengasuh dan memberi asupan gizi bagi balitanya. Tidak perlu mahal karena banyak sumber pangan di lingkungan sekitar yang sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi. Asupan satu telur satu hari cukup untuk memenuhi protein hewani anak-anak di fase 1000 Hari Pertama Kehidupan. Apalagi ditambah ikan lele, misalnya. Jadi sebenarnya murah. Hal inilah yang menjadi dasar perlunya perubahan mindset keluarga," kata Hasto yang ditunjuk Presiden sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi yang di dalamnya memuat pengukuran prevalensi stunting merupakan pilar kelima dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting.

Diketahui, ada tiga metode pengukuran stunting di Indonesia. Ketiga metode pengukuran stunting itu adalah Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang keduanya dari Kementerian Kesehatan, serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketiga alat pengukuran stunting tersebut memiliki metode yang berbeda.