Saat itu, kata Jokowi, semua negara bingung mencari APD.

"Eh, ternyata kita sendiri bisa produksi dan dikirim ke negara-negara lain. Saking posisinya semua bingung. Tetapi manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif dan saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan. Semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Ungkap Kesulitan Awal Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia hingga PPKM Dicabut

Tekanan bukan hanya terkait bagaimana menangani pandemi Covid-19, tapi juga terhadap keuangan negara. Penerimaan negara saat itu anjlok 16 persen. Pada saat bersamaan belanja negara ditargetkan harus naik.

"Bayangkan pendapatan penerimaan negara anjlok 16 persen padahal belanja harus naik, bagaimana coba?," ungkap Jokowi.

Soal vaksin, Jokowi juga mengapresiasi semua pihak yang bekerja memberikan 448 juta suntikan vaksin. Apalagi, kondisi geografi Indonesia yang tidak mudah untuk menjangkau semua orang untuk mendapatkan vaksin corona.

Jokowi menuturkan, kesulitan-kesulitan tersebut yang memberikan pengalaman besar termasuk bagi gubernur, bupati, wali kota, serta TNI dan Polri yang mengurus pertahanan, keamanan, serta ketertiban masyarakat.

"Semuanya mengurus, di mana rakyat bisa disuntik dan mau disuntik vaksin. Jumlah yang disuntikkan 448 juta suntikan. Bapak ibu bisa membayangkan bagaimana satu per satu 448 juta suntikan kita berikan ke masyarakat bukan persoalan yang gampang dan geografis kita juga tidak mudah, ada gunung laut sungai yang semuanya harus dilalui untuk mencapai rakyat bisa disuntik, mau disuntik," ujarnya.

Kebijakan gas dan rem kata Jokowi juga tidak mudah. Harus diukur secara baik supaya penanganan kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan.

"Itulah yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara. Tidak mudah," ujarnya.

Ia mengatakan keberhasilan pemerintah menekan kasus Covid-19 itu berkat kerj sama dari pemerintah pusat hingga daerah serta TNI-Polri. "Semua bekerja, itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya. Jadi ini sebagai pengamat ternyata kalau kita pengin semua bekerja, memang harus ditekan dulu, ditekan oleh persoalan, problem, tantangan," kata Jokowi.

Pemerintah telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per 30 Desember 2022. Jokowi menyebut saat ini adalah masa transisi.

Meski status PPKM dicabut, Jokowi tetap mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada.

"Setelah PPKM kita cabut di akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi
dan kita harus tetap waspada. Hati-hati dalam memutuskan kebijakan utamanya ekonomi yang sekarang ini kita berada di posisi yang sangat baik," kata Jokowi.

Ia kemudian membeberkan ekonomi Indonesia pada 2022 tumbuh menjanjikan di angka 5,72 persen dan year on year mencapai 5,3 persen.